UPDATE Pemekaran Kecamatan Kepulauan Banda, Sudah Diusulkan ke Provinsi Maluku

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Wacana soal pemekaran Kecamatan Kepulauan Banda Besar sudah diusulkan ke Provinsi Maluku. 

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Hukum Setda Maluku, Hendrik Tanatte. 

Saat ini katanya, usulan tersebut sementara ditelaah Gubernur Maluku Murad Ismail. 

"Kecamatan Kepulauan Banda telah selesai dibahas pansus, dan saat ini kita sudah ajukan ke Gubernur untuk tahapan telaah," kata Hendrik kepada wartawan di Masohi, Maluku Tengah, Selasa (28/11/2023). 

Pemprov katanya, punya waktu maksimal 15 hari untuk lakukan pendalaman ranperda tersebut. 

"Jadi kalau dalam fasilitasi ada perubahan karena harus penyesuaian peraturan lebih tinggi maka dilakukan. Namun kalau tidak ada, diserahkan ke DPRD untuk dilakukan paripurna persetujuan," jelasnya.

Baca juga: Mau ke Banda Neira? Ini Rekomendasi Wisata yang Wajib Dikunjungi, Indah dan Kaya Nilai Sejarah

Nantinya kata Hendrik, calon Ibu Kota Kecamatan Kepulauan Banda berlokasi di Wailing Spanciby tepatnya di Pulau Banda Besar.

Sementara dua lokasi jadi alternatif setelah ada pengembangan pembangunan yakni Waer dan Dender. 

Lanjutnya, di calon Kecamatan Kepulauan Banda terdapat 10 Pemerintah Negeri Administratif  yang tersebar pada empat pulau di Banda. 

Kesepuluh Negeri tersebut di antaranya, Negeri Administratif Lonthoir, Negeri Administratif Boiyau, Negeri Administratif Waling Spanciby, Negeri Administratif Combir Kasastoren, Negeri Administratif Selamon, Negeri Administratif Dender, Negeri Administratif Pulau Hatta, Negeri Administratif Waer, Negeri administratif Lautang dan Negeri Administratif Uring Tutra. 

Jika Kecamatan Kepulauan Banda mekar  maka di Banda akan terdapat dua Kecamatan yakni Kecamatan Banda dan Kecamatan Kepulauan Banda.