BPPMHKP Ambon Raih Penghargaan ke-4 Pekan Pelayanan Publik Bulan Mutu dan Karantina 2023

TRIBUNAMBON.COM - Balai Pengawasan dan Pengendalian Mutu dan Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon meraih penghargaan Unit Pelayanan Teknis (UPT) terbaik ke-4 dari 47 UPT lingkup BPPMHKP pada penyelenggaraaan Pekan Pelayanan Publik  yang berlangsung pada bulan Agustus 2023 dengan mengusung tema “Inovasi dan Transformasi Digital untuk Keterpaduan Publik”.

Kepala BPPMKHP Ambon Muh. Hatta Arisandi berkesempatan hadir untuk menerima penghargaan tersebut yang diserahkan secara langsung oleh plt Kepala BPPMHKP Ibu Ishartini pada penyelenggaran kegiatan penutupan BMK 2023 yang diselenggarakan di Kota Balikpapan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang kembali kami terima. Ini sebuah bentuk kepercayaan yang menuntut tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Terima kasih untuk kerja sama dan sinergi yang terjalin antara BPPMHKP dengan pengguna jasa, pemerintah, masyarakat, media dan semua elemen masyarakat. Semoga kedepan kualitas pelayanan semakin meningkat lewat berbagai inovasi dan kreasi," ungkap Hatta Arisandi.

Baca juga: Jadwal Kapal Pelni Ambon - Tual November 2023: Masih Ada 3 Keberangkatan, KM Tidar Tanpa Transit

Pekan Pelayanan Publik BPPMHKP merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun mulai tahun 2016.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Bulan Mutu Karantina Tahun 2023, dan tahun ini merupakan pelaksanaan Pekan Pelayanan Publik BPPMKHP yang ke-7 dan akan berlangsung serentak di seluruh 47 Kantor Layanan UPT KIPM dari tanggal 7 sampai 13 Agustus 2023.

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BP2MHKP Ambon pada penyelenggaraan Pekan Pelayanan Publik 2023 yaitu, launching aplikasi LAMADANG, posko LAMADANG, Pelayanan tim Tatihu, public campaign, quiz tupoksi BP2MHKP, pelatihan CPIB, BP2MHKP goes to school, senam bersama dan talkshow.   

"BBMHKP Ambon ingin selalu mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima setiap saat melalui inovasi dan peningkatan sarana dan prasarana. Selain itu, menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan  perbaikan pelayanan publik," ungkap Hatta Arisandi. (*)