Pemkab Maluku Tengah Raih Penghargaan dari KPK RI

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) peroleh penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Penghargaan itu diberikan atas prestasi sebagai pemerintah dengan capaian tertinggi perolehan skor Monitoring Center For Prevention (MCP) 2023.

Penghargaan itu diberikan oleh Deputi KPK Bidang Koordinasi dan Supervisi, Irjen pol Didik Agung Widjanarko pada kegiatan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023 di Istora Papua Bangkit, Sentani, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua, Rabu (15/11/2023).

KPK terus berinovasi melakukan pencegahan korupsi melalui penguatan sistem, salah satunya dengan MCP untuk monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

"MCP merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang digawangi KPK, sebagai wujud pencegahan korupsi melalui fungsi supervisi dan monitoring agar pemerintah daerah dapat menjalankan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan dan tidak ada pelanggaran hukum," ujar Didik Agung Widjanarko. 

Sementara itu Pj Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa menyambut baik penghargaan tersebut. 

Baca juga: Dari Sumbangan Warga, Kemenag Malteng Kumpulkan 123 Juta tuk Palestina

"Hasil penilaian dan penghargaan MCP ini merupakan salah satu potret kinerja pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah melalui organisasi perangkat daerah dalam upaya mencegah terjadinya korupsi pada delapan aspek," kata Sahubawa.

Delapan aspek yang dimaksud di antaranya,  perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa/kelurahan.

"Ini merupakan kerja bersama seluruh perangkat daerah. Penghargaan ini tentu suatu kewajiban yang mesti kami lakukan. Terima kasih kepada semua stekeholder atas kepercayaan, dukungan kepada kami dalam mengemban amanah ini," tandas Sahubawa. 

Sahubawa juga menyatakan, ia dan jajaran terus komitmen dalam mewujudkan good governance.

"Dan terkait Good Governance, kita punya punya komitmen untuk itu," tegasnya.(*)