Presiden Jokowi Minta Penyelenggara Pemilu Wujudkan Pemilu Berintegritas

TRIBUNAMBON.COM - Presiden RI Joko Widodo meminta seluruh penyelenggara pemilihan umum, meliputi DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) guna bersama-sama mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas, damai, sejuk, tanpa hoaks, dan tanpa ujaran kebencian menuju penyelenggaraan Pemilu yang terpercaya dan terlegitimasi.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu, di Jakarta.

“Dan juga, bagaimana mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai, kontestasi yang sejuk, kontestasi yang tanpa hoaks, kontestasi yang tanpa ujaran-ujaran kebencian, sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita, serta tentu saja proses dan hasil yang legitimate dan terpercaya,” ujarnya.

Baca juga: Menkominfo Ajak Media Terapkan Jurnalisme Berkualitas untuk Pemilu Damai 2024 

Pemilu Serentak 2024 menjadi pesta demokrasi terbesar yang pernah diselenggarakan di Tanah Air dengan melibatkan sekitar 840 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga tantangan yang dihadapi nantinya juga besar, mulai dari akuntabilitas, integritas, hingga mekanisme distribusi dan pengamanan.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengingatkan kepada semua penyelenggara pemilu agar dapat menyiapkan segala sesuatunya secara detail, serta melakukan pengawasan dan pengecekan langsung ke lapangan.

“Kalau bisa gunakan teknologi terkini karena tadi anggarannya sudah naik 200 persen untuk DKPP. Lakukan inovasi, dengarkan masukan-masukan dari rakyat, sehingga kita bisa menjaga suhu politik tetap kondusif, tetap aman, dan damai,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden membantah adanya intervensi atau campur tangan oleh pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Padahal, banyaknya saksi setiap partai di TPS-TPS menunjukkan bahwa Pemilu di Indonesia sangat terbuka karena bisa diawasi oleh siapa saja, baik masyarakat, media hingga pihak-pihak lain.

"Banyak yang menyampaikan bahwa Pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai, belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS," tegas Presiden Jokowi.

Baca juga: Kominfo Bangun Kolaborasi Orkestrasi Komunikasi Publik Jelang Pemilu 2024

Presiden juga mengapresiasi kerja keras seluruh penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) dalam melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.

“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyelenggara pemilu yang terus bekerja keras untuk melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu 2024, baik dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), dan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum),” ujar Presiden.

Sementara itu, Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan, Rakornas bertujuan untuk menyatukan langkah penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu, Rakornas juga menjadi momentum bagi penyelenggara pemilu untuk memegang teguh kode etik dan pedoman perilaku, mengingat KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah satu kesatuan penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam acara ini, turut dilakukan penandatanganan deklarasi pemilu berintegritas oleh penyelenggara pemilu, yakni Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Heddy Lugito, dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca juga: Sosialisasi Pemilu 2024, KOMINFO Sasar Empat Provinsi Partisipasi Terendah

Kemudian, naskah deklarasi dibacakan oleh 1.408 peserta Rakornas penyelenggara pemilu yang terdiri dari tiga unsur; Bawaslu, KPU, dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP, yang terdiri dari 76 ketua dan sekretaris KPU-Bawaslu tingkat provinsi dari 38 provinsi, ketua KPU-Bawaslu kab/kota 514, ditambah 228 anggota TPD DKPP.