Guru Honorer Tak Bisa Ikut Seleksi PPPK, Wattimena: Bukan Kewenangan Kita, tapi Tetap Diperjuangkan

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena mengaku akan memperjuangkan nasib guru honorer di Ambon yang tak bisa ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurutnya, kondisi ini memang sulit bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, karena tidak mempunyai kewenangan dalam proses seleksi ini, melainkan dari pusat.

Namun, pihaknya tetap akan memperjuangkan aspirasi para guru honorer itu.

“Terkait PPPK itu kan yang proses adalah dari pusat lewat Kementerian Pendidikan, BKN, dan Menpan. Sehingga kita sama sekali tidak punya kewenangan disitu tapi akan tetap diperjuangkan. Baik DPRD itu mereka akan berangkat ke Jakarta untuk perjuangkan aspirasi guru honorer,” kata Wattimena, Jumat (6/10/2023).

Dari pertemuan yang telah difasilitasi, ia berharap agar ada titik terang bagi nasib guru honorer ini.

Sehingga mereka bisa tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi tersebut.

“Apalagi ini kan karena jaringan dan sistem yang terkunci sehingga mereka tidak bisa masuk,” ungkapnya.

Baca juga: Puluhan Guru Honorer di Ambon Mengadu ke Wakil Rakyat Tak Bisa Ikut Seleksi PPPK

Diberitakan, Puluhan guru honorer di Kota Ambon mengadu ke DPRD lantaran tak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Salah satu guru honorer, Ari Kainama mengatakan, hal itu lantaran sistem pendaftaran PPPK yang tiba-tiba terkunci.

Dijelaskan, pendaftaran PPPK untuk jalur khusus dibuka 20 sampai 29 September 2023.

Namun, sistem saat itu tiba-tiba terkunci sehingga waktu pemdaftaran diperpanjang dari 29 September sampai 3 Oktober 2023.

Saat hendak melanjutkan pendaftaran, sistem kembali terkunci sehingga pendaftaran gagal dilakukan.

“Nah, di jam 10 malam itu banyak orang tidak tahu bahwa sistem yang tadinya terkunci ternyata sedang terbuka lagi dan disitu kita daftar tapi sudah detik-detik terakhir akhirnya proses pendaftaran tidak bisa terselesaikan,” kata Kainama, Kamis (5/10/2023).(*)