Peran Sentral Polwan Jaga Kondusifitas Pemilu 2024

TRIBUNAMBON.COM - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan pentingnya peran Polri dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Menurutnya, polisi wanita (polwan) memegang peran sentral dalam melakukan pengamanan dan penegakan hukum pemilu dan pemilihan (pilkada).

"Kita ingat dalam demonstrasi Pemilu 2019 mulainya ada kericuhan karena massa perempuan yang maju. Karena itu, perlu pendekatan dan pengamanan dari para polwan dalam menanganinya, sehingga tak meluas menjadi kerusuhan," ungkapnya dalam siaran pers Bawaslu RI.

Bagja menuturkan, perlu sinergisitas penyelenggara pemilu dan Polri.

"Penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) bersama Polri/TNI dan para pemangku kepentingan seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, atau ulama perlu bersama-sama menciptakan efektivitas pengamanan pemilu," ungkapnya.

Baca juga: Kominfo Siapkan Tiga Pendekatan Strategis tuk Percepat Digitalisasi UMKM

Peran Polri, lanjut dia, dalam pengamanan dan ketertiban umum dalam setiap tahapan pemilu. Dalam penegakan hukum pidana pemilu pada Sentra Gakkumdu dengan menjalin sinergi bersama Bawaslu dan kejaksaan. Seluruh laporan tindak pidana pemilu harus terlebih dahulu melalui Bawaslu.

Ia juga menyatakan peran Polri yang tak kalah penting dalam memberikan pendidikan pemilih dengan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

"Polwan juga dapat bergabung bersama lingkup pengawasan perempuan dalam memberikan pendidikan kepemiluan sekaligus memaksimalkan pengawasan partisipatif. Kami mendukung penguatan profesionalitas polwan dalam pemilu,” ujarnya.

Baca juga: Sosialisasi Pemilu 2024, KOMINFO Sasar Empat Provinsi Partisipasi Terendah

POLRI TAMBAH PERSONIL DI PAPUA

Sementara itu, demi menjaga kondusifitas dan keamanan Pemilu 2024, Mabes Polri mengirim pasukan tambahan ke wilayah Papua. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo membenarkan bahwa pihaknya akan kedatangan sejumlah personal tambahan dalam rangka pengamanan pemilu.

“Para personel tambahan akan dikerahkan ke sejumlah daerah yang rawan konflik dan daerah yang menjadi basis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB),” ujar Benny.

Terdapat 12 daerah kabupaten yang masuk kategori rawan konflik selama pelaksanaan Pemilu 2024. Daerah tersebut yakni Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Puncak, Nduga, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Tolikara dan Yalimo.

Baca juga: Ada 1,9 Juta Akses terhadap Konten Pornografi Telah Diputus Kominfo RI

Oleh karenanya, Benny menambahkan pihaknya terus melakukan sosialisasi pemilu damai di wilayah-wilayah tersebut. Pihaknya juga terus melakukan deteksi dini apabila adanya ancaman stabilitas keamanan di Papua selama persiapan dan pasca Pemilu 2024.

Mengenai jumlah personel tambahan yang akan dikirim oleh Mabes Polri, Benny mengaku pihaknya masih melakukan pendataan kebutuhan untuk pengusulan tambahan personal yang nantinya akan segera disampaikan ke Mabes Polri.(*)