Ini Insentif yang Disiapkan Pemerintah bagi ASN yang Mau Pindah ke IKN, Ada Tunjangan Kemahalan Juga

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah telah menyiapkan beragam insentif agar aparatur sipil negara (ASN) mau pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di Kalimantan Timur.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, insentif yang disiapkan pemerintah terdiri dari rumah dinas, biaya pindah bagi keluarga, tunjangan kemahalan, serta beragam fasilitas lainnya.

"Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu kan biasa saja, sekarang kok jadi keliatannya kok agak rumit?," ujarnya.

Jokowi mengaku mendengar sikap ASN terbelah mengenai rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Menurut Presiden, ada yang senang, ada juga yang tidak senang.

Ia pun menjelaskan alasan ibu kota harus pindah, yakni terpusatnya jumlah pendududuk dan roda perekonomian di Pulau Jawa, padahal Indonesia terdiri atas sekitar 17.000 pulau.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan, 56 persen dari 278 juta penduduk Indonesia tinggal di Jawa.

Baca juga: Ribuan ASN Bakal Pindah ke IKN 2024 Mendatang, Jokowi: Ada Insentif, Kalau Tidak Kan Alot

Pada saat yang sama, 58 persen produk domestik bruto (PDB) juga berada di Pulau Jawa.

"Kita butuh Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris, sehingga perlu pemerataan.Apalagi Jakarta, Jawa saja sudah seperti itu apalagi Jakarta," ujar Jokowi.

Menurut dia, permasalahan yang ada di Jakarta pun sangat kompleks karena berbagai sektor berpusat di Jakarta, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga pariwisata.

"Sehingga perlu digeser agar Indonesia-sentris, pindah ke Kalimantan Timur, ke Nusantara. Untuk memulainya di sana perlu yang namanya ASN pindah," kata Jokowi.

Menurut rencana, ada 16.990 orang ASN dan personel TNI/Polri yang mulai pindah ke IKN pada 2024 mendatang.

Dengan rincian TNI dan Polri yang pindah ke IKN sebanyak 5.716, Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya sebanyak 193 dan PPT Pratama 964 pegawai.

Sementara untuk Pejabat Fungsional yang dipindahkan sebanyak 8.091 orang dan Jabatan Pelaksana ada 2.026 pegawai.(*)