Majelis Latupati Ambon Tekad Pulihkan Tatanan Adat di Maluku

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Majelis Latupati Ambon bertekad berperan aktif memulihkan tatanan hidup masyarakat adat di Maluku. 

Pemulihan tatanan hidup masyarakat adat ini agar sesuai dengan apa yang telah diwariskan oleh para Leluhur.

Seperti tata kelola pemerintahan secara adat, mental dan moral yang baik sebagai landasan bersama. 

“Dengan dipulihkannya tatanan masyarakat adat memberi kita peluang melakukan penguatan-penguatan untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Maspaitella kepada TribunAmbon.com, Kamis (21/9/2023).

Dijelaskannya, masyarakat negeri adat saat ini telah mengalami degradasi.

Tantangan ini bukanlah hal baru, perubahan besar ini terutama terjadi sejak Orde Baru.

Saat itu pemerintah pusat melakukan penyeragaman tata kelola pemerintahan dari pusat sampai tingkat lokal, yang mengabaikan keragaman kearifan lokal dari setiap masyarakat adat, termasuk Maluku. 

Selain dari penyeragaman tata kelola pemerintahan, dan urusan budaya, masyarakat adat saat ini diperhadapkan pula dengan banyak tantangan dari sisi moral dan mental. 

Tantangan inilah yang menyebabkan tatatanan hidup masyarakat adat tak seperti dulu lagi.

“Kalau kita lihat tatanan masyarakat yang ada hari ini terutama dampaknya di Negeri adat sangat besar, terutama dalam hal degradasi yang besar menggerus kehidupan kita sehari-hari. Seperti saya contohkan di Masa kini Ada sebagian masyarakat yang bergeser perilaku dan integritas, sehingga harus ditangani secara arif. Jadi sudah bukan Ambon yang dulu lagi,” tambahnya.

Baca juga: Latupati Kota Ambon Ajak Pemuda Angkat Sumpah Jojaro Mongare, Gelorakan Semangat Bangun Negeri

“Saya mengajak para Latupati, untuk fokus dua hal saja, pertama bagaimana memulihkan kehidupan masyarakat adat ini, tidak saja melestarikan apa yang baik yang diwariskan dari generasi terdahulu, tetapi juga menjemput perubahan yang tidak mungkin dihindari. Kedua fokus kepada masyarakat negeri. Karena itu kita, para raja; Upu Latu dan Ina Latu bertanggung-jawab supaya kesejahteraan masyarakat adat ini kita bisa diperhatikan. Dua hal ini, tentu merupakan amanah dan panggilan kita bagi masyarakat negeri,” tandasnya.

Menurutnya, jangan lagi ada penyeragaman dan intervensi berlebih, di mana fungsi adat, peran raja-raja, saniri, soa, apa lagi mata rumah parentah disamakan dengan desa pada umumnya. 

Bahkan pernah mata rumah parentah tidak lagi memimpin, diganti dengan pihak luar sebagai pejabat. Hal ini yang akhirnya mengubah tatanan negeri secara perlahan, harapnya.

Diharapkan tata nilai adat yang telah diturunkan dari Leluhur menjadi pedoman tata kelola pemerintahan adat, tata kehidupan bermasyarakat, dan secara khusus menjadi pedoman dasar berkepribadian bagi anak-anak adat Maluku yang bernilai dan berkualitas unggul.

“Dengan nilai-nilai luhur itu Majelis Latupati meyakini mampu membangun ekonomi Maluku menjadi masyarakat yang sejahtera dan terbebas dari kemiskinan,” harapnya.(*)