DPRD Buru Gelar Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2022, ini Rekomendasinya

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Fajrin S Salasiwa

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM - DPRD Buru gelar rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Buru terhadap laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2022.

Rapat paripurna dipimpin ketua DPRD Kabupaten Buru Rum Soplestuny dan dihadiri Pj Bupati Buru Djalaludin Salampessy, pimpinan Forkopimda serta pimpinan OPD lingkup Pemkab Buru, Jumat, (16/6/2023). 

Adapun rekomendasi yang disampaikan Panitia Khusus LKPJ 2022, yakni; 

Pemerintah Daerah dituntut untuk bertindak cepat terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Buru. 

Penyelesaian pembayaran sisa anggaran TPP ASN 2022-2023. 

Seterusnya, hak pengelolaan kekayaan daerah agar pemerintah daerah segera mendapatkan perlindungan hukum terhadap geografis minyak kayu putih. 

Evaluasi menyeluruh terhadap setiap pimpinan OPD yang tidak bekerja secara optimal.

Baca juga: Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah OKP Buru Selatan Naik Tahap Penyidikan

Baca juga: Tunggu Surat Dakwaan, Pelaku Rudapaksa Mama Muda Ditahan 20 Hari di Rutan Ambon

Pemutusan kontrak terhadap pihak swasta terhadap pengelolaan penyulingan minyak kayuputih dan dikembalikan kepada ahli waris yang telah memiliki legal standing untuk dikelola secara mandiri. 

Distribusi tenaga medis secara merata hingga ke pelosok daerah disertai pengadaan alat kesehatan ke seluruh puskesmas dan polindes, penambahan tenaga kesehatan berupa Dokter Kandungan untuk menekan angka kematian Ibu dan Anak di Rumah Sakit Namlea. 

Memberikan perhatian khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Batabual dan Fena Leisela.

 "beberapa akhir ini angka kematian Ibu dan Anak di Rumah sakit Namlea meningkat,dan ini harus jadi evaluasi penuh oleh Pemerintah Daerah dikarenakan jumlah tenaga Kesehatan berupa Dokter kandungan yang minim" ujar Ketua DPRD Kabupaten Buru M. Rum Soplestuny saat diwawancarai TribunAmbon.com, Jumat (16/6/2023).

Dia pun menegaskan rekomendasi yang disampaikan Pansus LKPJ harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti, dan DPRD pun pasti akan mengawal hal tersebut.

Hal serupa juga ditegaskan para unsur pimpinan DPRD agar rekomendasi segera ditindaklanjuti. (*)