Ini 5 Kebijakan Prioritas Bodewin Wattimena selama 1 Tahun Mendatang

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena kembali membuat lima kebijakan prioritas saat melanjutkan jabatannya selama satu tahun kedepan.

Dijelaskan, untuk kebijakan prioritas yang pertama yakni terkait penguatan koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Desa, Negeri dan Kelurahan.

Kebijakan ini nantinya di dalamnya mengandung enam indikator di antaranya, kunjungan Kerja ke Desa, Negeri dan Kelurahan setiap dua kali per minggu, optimalisasi Program Walikota Jumpa Rakyat, dan optimalisasi pemanfaatan DD dan ADD sesuai prioritas pembangunan nasional dan daerah.

“Selain itu, percepatan suksesi pemilihan raja bagi negeri adat yang belum emiliki raja definitif, kemudian penguatan peran camat dalam monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintahan Desa, Negeri dan Kelurahan, dan peningkatan peran kelurahan dalam pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Kota Ambon,” kata Wattimena, Rabu (7/6/2023).

Program prioritas kedua lanjutnya, terkait peningkatan manajemen kinerja pemerintah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi kualitas pelayanan publik.

Kebijakan ini mengandung enam indikator di antaranya penyerapan APBD dan peningkatan PAD, opini BPK, Monitoring Center for Prevention (MCP), Penilaian RB dan SAKIP, dan penilaian LPPD.

Selain itu, peningkatan nilai kepatuhan penyelenggara pelayanan publik (Ombudsman), inovasi pelayanan publik, digitalisasi pelayanan, mall pelayanan publik, dan optimalisasi tugas pokok dan empat fungsi jabatan fungsional.

“Kemudian program prioritas ketiga yaitu pengendalian inflasi, penurunan stunting, pengurangan angka emiskinan dan sinkronisasi,” imbuhnya.

Ia menerangkan, program ini juga mengandung enam indikator yakni rapat rutin TPID, operasi pasar, kerjasama dengan Kabupaten Surplus Komoditi, konsolidasi Posyandu, penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader Posyandu, pemberian makanan tambahan, serta pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja puteri.

Baca juga: Tiga Bangunan Pasar Tak Difungsikan, Begini Penjelasan Bodewin Wattimena

Kemudian Program Padat Karya, peningkatan UMKM, pemberian bantuan sosial, pelatihan tenaga kerja, penyebarluasan informasi lapangan pekerjaan, peningkatan status kota layak anak, dan optimalisasi Forum CSR.

Kebijakan program prioritas keempat terkait dengan pelaksanaan program nasional dan program Pemerintah Provinsi Maluku.

“Ini ada delapan indikator yakni penyiapan Readiness Criteria untuk pembangunan jalan alternatif pesisir Pantai Mardika, Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di Kawasan Batu Merah, peningkatan kualitas jalan kota, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), penyerahan kewenangan pengelolaan sampah, penambahan armada pengangkutan dan pengelolaan sampah, pengendalian, pemanfaatan dan pengelolaan tata ruang kota, dan sosialisasi Kajian Risiko Bencana (KRB),” urainya.

Wattimena menambahkan, program kelima yakni pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan pengelolaan persampahan dan kualitas lingkungan, serta pengembangan dan peningkatan pengelolaan pariwisata.

Di mana lima indikator kerja juga ada dalam kebijakan ini dimulai dengan pengembangan Pariwisata Terintegrasi di Kecamatan Nusaniwe, pembangunan objek wisata “1 tahun 1 objek”, atraksi wisata, pembentukan sanggar seni, dan pengembangan ekonomi kreatif.

“Untuk program prioritas terakhir terkait fasilitasi Pemilu dan Pemilukada tahun 2024. Ini berkaitan dengan ketersediaan anggaran bagi penyelenggara Pemilu, sosialisasi netralitas ASN, menjamin ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan penguatan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pentahapan Pemilu dengan KPU,” tandasnya.(*)