Gelar Adat
Jodis Rumahsoal Disebut Aktor di Balik Pemberian Gelar Adat Upu Latu dan Ina Latu Nunusaku
Koordinator Aliansi Pemuda Seram, Minsen Tenine menilai upaya Jodis Rumahsoal hanya cari muka semata untuk kepentingan politiknya.
Penulis: Jenderal Louis MR | Editor: Adjeng Hatalea
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis
AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Jodis Rumahsoal disinyalir menjadi aktor di balik rencana pemberian Gelar Adat Upu Latu Nunusaku dan Ina Latu Nunusaku.
Koordinator Aliansi Pemuda Seram, Minsen Tenine menilai upaya Jodis Rumahsoal hanya cari muka semata untuk kepentingan politiknya.
"Kami menduga pemberian gelar Adat Upu Latu Nunusaku dan Ina Latu Nunusaku sarat akan kepentingan politik yang digencarkan oleh Jodis Rumahsoal, selaku anggota DPRD SBB bersama komplotannya," ucapnya.
Hal tersebut diduga sengaja dilakukan Rumahsoal untuk mengamankan posisi politik setelah tersangkut kasus pelecehan seksual verbal beberapa waktu lalu.
"Beberapa waktu yang lalu Jodis Rumahsoal sempat dilaporkan atas dugaan kasus pelecehan seksual verbal yang dilakukannya kepada salah satu aktivitas perempuan di Seram Bagian Barat. Sehingga Jodis menggunakan relasinya dengan Gubernur Maluku untuk mengamankan posisi politik nya di Internal Partai," tuturnya.
Selain itu, Tenine menolak rencana pemberian gelar Adat Upu Latu Nunusaku dan Ina Latu Nunusaku yang akan disandangkan kepada Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Istrinya, Widya Pratiwi.
Baca juga: Alisansi Pemuda Seram Tolak Pengukuhan Gelar Adat Upu Latu Nunusaku dan Ina Latu Nunusaku
Menurutnya gelar Adat tersebut tidak selayaknya dipolitisasi, karena Nunusaku merupakan pusat awal mula peradaban masyarakat Pulau Seram sebelum berspora ke berbagai Negeri dan pulau sekitar di Maluku.
"Nunusaku itu sakral, jangan di politisasi," tegasnya.
Kalau mau memberikan gelar Adat kepada Gubernur tentu bisa memberikan gelar adat lain tapi bukan sebagai Upu Latu Nunusaku.
"Boleh saja jika mau memberikan gelar Adat kepada Gubernur atas prestasinya sebagai pimpinan pejabat tertinggi di Maluku, misalnya sebagai Bapak Pembangunan tetapi dalam bahasa daerah, itu tentu lebih rasional," jelasnya.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.