Pemda Diminta Tak Perlu Kirim Utusan tuk Bahas Birokrasi di Jakarta, Menpan RB: Bisa Lewat Zoom

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah Daerah ( Pemda ) diminta tak perlu mengutus perwakilannya ke Jakarta hanya untuk berkonsultasi tentang berbagai persoalan birokrasi.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, konsultasi pemerintah daerah melalui utusan ke Jakarta tidak efisien dan tidak cepat menyelesaikan persoalan.

Sebab, butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan perjalanan dinas dari daerah ke Jakarta.

"Sekarang kami sudah bikin rubrik, setiap hari ada Zoom, ada telepon, setiap permasalahan ditulis. Dengan demikian, tidak perlu berbondong-bondong ke Jakarta,” kata Azwar seperti yang dikutip dari Kompas.com, Minggu (29/1/2023).

Azwar meminta supaya pemerintah daerah memanfaatkan sarana penyampaian laporan secara digital supaya efektif dan efisien.

“Presiden sudah meminta supaya digitalisasi ini menjadi agar kita lebih lincah, lebih efisien, dan lebih cepat. Oleh karena itu, saya sampaikan, itu hampir setiap hari di Kemenpan banyak orang daerah datang konsultasi," ucap Azwar.

Azwar menekankan pentingnya efisiensi yang harus dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (KLPD).

Di sisi lain, Azwar juga menyoroti kelemahan dalam pengelolaan anggaran penanganan kemiskinan yang disebut mencapai Rp 500 triliun di tangan KLPD.

Menurut Azwar, kelemahan pengelolaan anggaran penanganan kemiskinan itu karena digunakan untuk sosialisasi.

"Sebagian KLPD ini masih sibuk sosialisasi, mestinya langsung turun ke lapangan," ucap Azwar.

Menurut Azwar, anggaran penanganan kemiskinan itu tersebar di 17 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Genjot Pertumbuhan Sektor Pariwisata Indonesia, Begini Caranya

Azwar mengatakan, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) meminta supaya birokrasi bekerja sama, termasuk dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Buat memastikan tujuan program itu tercapai, kata Azwar, Kemenpan-RB bertugas untuk mengawasi tata kelola anggaran dari kementerian/lembaga untuk menciptakan program yang lebih berdampak terhadap penanganan kemiskinan.

“Kita intervensi dari depan, mulai perencanaannya bersama-sama dengan kementerian lain, sehingga target pencapaian stunting dan kemiskinan lebih terukur,” ujar Azwar.

Azwar mencontohkan, Kemenpan-RB berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membahas rencana penanganan stunting.

Kemenpan-RB, kata Azwar, memeriksa apakah terdapat anggaran pemberian gizi untuk bayi di bawah dua tahun (baduta) buat penanganan stunting.

“Jangan nanti sosialisasi gizinya lebih banyak, dibanding pemberian gizi untuk anak-anak baduta atau ibu-ibu yang sedang hamil,” ujar Azwar.(*)

(Kompas.com / Aryo Putranto Saptohutomo)