Mendagri Sebut Realisasi APBD 2022 Beberapa Pemda Belum Maksimal, Termasuk Maluku

TRIBUNAMBON.COM - Menjelang tutup tahun anggaran 2022, penyerapan anggaran tersebut oleh beberapa pemerintah daerah belum maksimal.

Hal tersebut dinyatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (26/12/2022).

Berdasarkan data yang dimiliki mantan Kapolri itu, total realisasi pendapatan daerah per 23 Desember 2022 baru mencapai 90,60 persen.

Padahal pada 2021, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per 31 Desember mampu mencapai 96,16 persen.

“Ini ada sesuatu masalah pasti ini,” kata Tito Karnavian dalam keterangannya.

Tito Karnavian menyampaikan data realisasi pendapatan sejumlah daerah per 23 Desember 2022 yang relatif rendah.

Misalnya di tingkat provinsi, daerah tersebut seperti Provinsi DKI Jakarta realisasi pendapatannya baru 79,82 persen, Maluku Utara 80,66 persen, Sulawesi Tengah 82,78 persen, Maluku 83,87 persen, dan Nusa Tenggara Barat 84,31 persen.

Kemudian kabupaten dengan realisasi pendapatan rendah, yakni Kabupaten Bangka Selatan 58,78 persen, Ende 58,89 persen, Kayong Utara 62,35 persen, Seram Bagian Timur 62,36 persen, dan Halmahera Tengah 63,68 persen.

Sedangkan kota dengan realisasi pendapatan rendah, yaitu Kota Sorong 72,23 persen, Balikpapan 74,23 persen, Pematang Siantar 75,51 persen, Tual 75,55 persen, dan Binjai 75,60 persen.

Selain pendapatan, realisasi belanja juga masih terbilang rendah. Pasalnya, hingga tanggal 23 Desember, realisasi belanja APBD baru mencapai 78,29 persen. Padahal per 26 Desember 2022, realisasi APBN secara nasional telah mencapai 91,02 persen.

“Kemendagri sendiri sudah mencapai 98 persen realisasinya,” terang Mendagri.