Breaking News:

Kenaikan Harga BBM

Harga BBM Naik, Jokowi Perintahkan Pemda Beri Bantuan bagi Pengemudi Angkot, Nelayan, & Ojol

Adapun pemerintah menaikkan harga tiga jenis BBM, yakni Pertalite, solar, dan Pertamax per siang kemarin.

Editor: Adjeng Hatalea
Tribunnews
Presiden RI Joko Widodo meminta pemerintah daerah (pemda) mengelola dana sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan kepada masyarakat yang terimbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM - Presiden RI Joko Widodo meminta pemerintah daerah (pemda) mengelola dana sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan kepada masyarakat yang terimbas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Jokowi menyebutkan, anggaran yang bersumber dari dana tranfer daerah itu dapat digunakan pemda sebagai bantuan untuk para pengemudi angkutan umum, ojek online (ojol), maupun para nelayan.

"Saya sudah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online dan untuk nelayan," ujar Presiden dalam konferensi pers di Istana Negara, Sabtu (3/9/2022) siang.

Adapun pemerintah menaikkan harga tiga jenis BBM, yakni Pertalite, solar, dan Pertamax per siang kemarin.

Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Kepala Negara mengatakan, keputusan ini terpaksa dilakukan lantaran melonjaknya harga minyak dunia yang mengakibatkan pembengkakan anggaran subsidi BBM.

Presiden mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia dengan menggunakan subsidi dari uang negara.

Namun, tak dapat dipungkiri itu berimbas pada meningkatnya anggaran subsidi dan kompensasi BBM.

Baca juga: BBM Naik Lagi, Warga Masohi Pasrah

Tahun 2022 saja, anggarannya telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun. Angka ini diprediksi masih akan terus mengalami kenaikan.

Selain itu, kata Jokowi, 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yang memiliki mobil pribadi.

Padahal, uang negara seharusnya diprioritaskan untuk memberikan subsidi ke masyarakat kurang mampu.

"Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," ujar Jokowi.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata dia.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved