Pemerintah Dinilai Gagal Atasi Kelangkaan Minyak Tanah di Maluku, Ini Buktinya

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Ketua Komisi II DPRD Maluku, Johan Lewerissa menyayangkan sikap pemerintah daerah yang tak sigap atasi kelangkaan minyak tanah.

Padahal, seharusnya pemerintah daerah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku harus lebih cepat tanggap sebelum minyak tanah langka.

"Padahal pemakaian minyak tanahmeningkat tiap tahun. Untuk itu, pemerintah daerah punya respon harus cepat tanggap," kata Lewerissa di DPRD Maluku, Selasa (30/8/2022).

Baca juga: Kebijakan Baru; Beli Minyak Tanah di Ambon Dibatasi, Satu KK Hanya Boleh Beli 5 Liter

Politisi Partai Gerindra itu lalu mempertanyakan pemotongan stok minyak tanah di Maluku sebanyak dua persen.

Pasalnya, pemakaian minyak tanah di Maluku bertambah tiap tahun dan bukan berkurang.

"Yang bertanggung jawab terhadap stok minyak tanah itu, Pemda dan BPH Migas. Dari tahun ke tahun pemakaian, penggunaan minyak tanah itu semakin meningkat, kenapa dipotong 2 persen tahun lalu," jelasnya.

Lewerissa berharap, pemda segera turun lapangan melihat kondisi terkini.

Termasuk pihak kepolisian yang harus tegas mengawasi bila ada oknum yang menimbun mitan.

"Untuk itu, pemerintah daerah, kepolisan harus bertindak tegas, harus turun survey lapangan, bisa saja oknum yang menumpuk, apalagi menjelang kenaikan harga mereka tumpuk, timbun dulu baru mereka jual," tandasnya.

Baca juga: DUH, Harga Kangkung di Pasar Mardika Ambon Tembus Rp.15.000 Per Ikat

Sebelumnya, sejumlah warga di Ambon mengeluhkan susahnya mendapat minyak tanah.

Tak hanya di Ambon, sejumlah warga di Kabupaten dan Kota lainnya di Maluku turut merasakan hal yang sama.

PT. Pertamina selaku penyalur Minyak tanah mengatakan telah menyalurkan ke seluruh agen dengan baik.

Bahkan stok mitan di Maluku disebut aman.

Sales Area Manager Retail Maluku PT. Pertamina, Wilson Eddi Wijaya mengharapkan Pemerintah segera menghitung kebutuhan mitan dengan teliti, agar bisa memenuhi kebutuhan warga secara menyeluruh.

"Kami menghimbau kepada pemerintah daerah juga untuk menghitung kebutuhan daripada produk-produk subsidi ini baik dalam bentuk biosolar, bentuk pertama ataupun dalam bentuk minyak tanah. ini Angka ini perlu dihitung baik untuk tahun 2023," kata Wilson kepada TribunAmbon.com diruang kerjanya, Selasa (23/8/2022). (*)