Bentrok di Maluku Tenggara
DPRD Apresiasi Penanganan Bentrok di Maluku Tenggara; Wajib Ditiru Daerah Lain
Ini langkah Bupati Maluku Tenggara, Thaher Hanubun dalam menyelesaikan bentrok antarwarga dengan didukung aparat Polri dan TNI.
Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Salama Picalouhata
lihat foto
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy
AMBON, TRIBUNAMBON.COM - DPRD Maluku mengapresiasi penanganan bentrok di Maluku Tenggara.
Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut mengaku bangga dengan langkah Bupati Maluku Tenggara, Thaher Hanubun dalam menyelesaikan bentrok antarwarga dengan didukung aparat Polri dan TNI.
"Kami sangat mengapresiasi Pemda Maluku tenggara yang turut langsung meredam situasi. Apresiasi dan penghargaan tinggi juga kami sampaikan kepada pihak TNI Polri dalam penyelesaian bentrok di Maluku Tenggara," kata Sairdekut saat rapat bahas penanganan konflik di Maluku Tenggara di Gedung DPRD Maluku, Rabu (3/8/2022).
Karena itu, ia menilai Maluku Tenggara pantas menjadi daerah rujukan studi tiru.
"Daerah lain harus bisa seperti Maluku Tenggara. Ada konflik, cepat damai. Mau studi tiru penyelesaikan konflik, saya usulkan harus ke Maluku Tenggara," ucap dia.
Menurutnya, setiap konflik antar warga yang terjadi di Malra, permasalahannya tidak pernah sampai bias ke daerah lain.
Selain itu, upaya menuju jalan perdamaian selalu ditempuh dalam waktu cepat.
Baca juga: Bupati Thaher Hanubun Usulkan Anggaran Rp1,2 Miliar untuk Penanganan Bentrok di Maluku Tenggara
Hal ini berbeda jauh dengan konflik yang terjadi antar warga misalnya di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan lainnya.
Politisi Gerindra itu menyatakan, penyelesaian cepat tuntas, tergantung pemimpinnya juga.
Dan Bupati Thaher Hanubun tahu bagaimana cara menenangkan warganya menggunakan bahasa dari hati.
"Ini harus diapresiasi. Dan kami DPRD melalui Komisi I harus buat studi banding langkah penyelesaian konflik di Malra," ujarnya.
Lanjutnya, Bupati Thaher Hanubun turun langsung di lokasi guna merajut kesepakatan damai.
Langkahnya berbuah manis sehingga situasi kembali kondusif sebagaimana mestinya.
"Daerah lain harus belajar upaya damai dari Malra. Peran dan fungsi Pemda dimana, Polisi dan Tentara dimana, apa pendekatan yang dipakai, semuanya tergantung kepala daerah," tandas Melkianus.
Diketahui, konflik di Maluku Tenggara membuat 167 kepala keluarga (KK) dengan jumlah 540 jiwa terpaksa mengungsi.
Selain jatuhnya korban jiwa, insiden ini juga mengakibatkan 36 unit rumah warga mengalami kerusakan.
Begitu juga dengan kendaraan roda dua yang ikut dibakar.
