Breaking News:

Info Daerah

Warga Palang Kantor Negeri Haruru, Buntut Pelantikan Wattimena

Jacobus Maatoke itu membawa papan berukuran lebar dan memalang pintu kantor Negeri Haruru.

Penulis: Lukman Mukadar | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Lukman Mukaddar
Sejumlah keluarga mata rumah parenatah Maatoke palang Kantor Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kamis (21/7/2022). 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Pintu kantor Negeri (Desa) Haruru di Jl Diponegoro Kecamatan Amahai, Maluku Tengah dipalang sejumlah pemuda, Kamis (21/7/2022).

Pantauan TribunAmbon.com, para pemuda yang diketahui dari keluarga Jacobus Maatoke itu membawa papan berukuran lebar dan memalang pintu kantor Negeri Haruru.

Aksi itu sontak menjadi tontonan warga setempat.

Menurut salah seorang tokoh adat Negeri Haruru, Rudi Wilyam Hutubessy, aksi tersebut merupakan bentuk protes atas pelantikan penjabat sementara Kepala Pemerintah Negeri menggantikan Jakobus Maatoke.

Baca juga: Ahmad Dhani Datangi Kantor Pengadilan Agama Bersama Mulan Jameela, Ada Apa?

Baca juga: Mengenal Sosok Siwabessy, Bapak Atom Indonesia asal Maluku 1914-1982

Maatoke sendiri saat ini tersandung masalah hukum.

"Kami menolak kehadiran Penjabat KPN di Kantor Negeri ini," kata Rudi kepada wartawan lokasi.

Diketahui, posisi pejabat sementara diduduki Jefri Wattimena.

Wattimena dilantik di ruang kerja Asisten III Serda Maluku Tengah, Rabu (20/7/2022).

Oleh Keluarga Maatoke, pelantikan Wattimena dinilai cacat prosedur karena digelar pemerintah daerah tanpa koordinasi dengan mata rumah parentah.

"Ini keputusan sepihak. Karena pelabtikan itu dilakukan tanpa sepengetahuan kami. Bahkan pihak kecamatan pun tidak dihadirkan dalam pelantikan itu," jelasnya.

Atas keputusan sepihak itu, dia menilai pemerintah daerah sendiri telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) 01 tahun 2006.

Selain itu, Bupati juga belum menerbitkan surat pemberhentian sementar kepada Raja definitif Jacobus Maatoke.

"Ini cacat prosedur, karena tidak sesuai dengan 01 2006, pasal 25 dan 26,"jelas dia.

Atas tindakan itu maka pihaknya selaku saniri mata rumah bersikeras tidak menerima kehadiran penjabat baru di kantor negeri. (*)

Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved