Syarat ASN yang Dapat Rumah Dinas Gratis di IKN, Ini Penjelasannya

TRIBUNAMBON.COM - Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe mengatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN/TNI/Polri) yang pindah ke IKN akan disediakan rumah dinas gratis.

"ASN dan TNI Polri yang akan pindah ini, rumahnya berarti tidak beli. Jadi yang beli itu negara," ujar Dhony di Jakarta pada Kamis (9/6/2022).

Lalu, apa saja syarat ASN yang mendapatkan rumah tersebut?

Syarat ASN yang dapat rumah

Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pranowo mengatakan bahwa syarat ASN yang mendapatkan rumah dinas tidak disamaratakan antar-golongan.

Tipe rumah tapak

• Rumah rusun seluas 290 meter persegi untuk JPT Pratama/Eselon II
• Rumah rusun seluas 190 meter persegi untuk Administrator/Koordinator/Eselon III
• Rumah rusun seluas 98 meter persegi untuk Jabatan Fungsional

Rumah tersebut diberikan kepada ASN/TNI/Polri hingga masa jabatannya selesai.

Konsep rumah dinas ASN

Dengan demikian, ketika mereka sudah pensiun, rumah tersebut akan diisi oleh pegawai lainnya yang belum mendapat haknya.

Meski gratis, ASN/TNI/Polri tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan rumah dinas yang ditempatinya tersebut.

Baca juga: Cukup Menggunakan KTP untuk Membayar Pajak di Tahun 2023

Diketahui, rumah dinas ASN dirancang dengan desain berkelanjutan, mendukung konsep walkability, dan memfasilitas hubungan sosial.

"Itu posisi Februari 2022, sebelum OIKN dan Tim Transisi ada, saat ini OIKN dan Tim Transisi sudah ada," ujar Sidik saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (11/6/2022).

Ia menambahkan, saat ini data tersebut belum ada perubahan tetapi masih dilakukan pematangan/exercise. "Masih dilakukan exercise," lanjut dia.

Penghitungan pemindahan ASN ke IKN

Selain itu, ada dua langkah koridor umum untuk penghitungan pemindahan ASN ke IKN.

1. Langkah pertama: Penentuan Pentahapan Unit Organisasi (Unor) yang akan pindah

Exercise dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dengan mempertimbangkan:

• Tingkat kepentingan/urgensi Unit Organisasi
• Transformasi cara kerja baru di IKN (shared office, flexible working arrangement, dan smart governance)
• Unit Organisasi yang berfungsi sebagai unit pelayanan publik dipindahkan secara bertahap ke IKN

2. Langkah kedua: Asesmen kriteria ASN yang akan pindah dilakukan oleh Unit Kepegawaian/SDM Kementerian/Lembaga

• ASN dengan pendidikan minimal D-3
• Memperhatikan batas usia pensiun
• Data kinerja ASN Data kompetensi dan potensi ASN

Menurut data dari Tim IKN, total ASN yang akan dipindahkan ke IKN pada 2024-2045 sebanyak 100.023 orang.

Angka itu terdiri dari:

• Pejabat negara: 956 orang
• Jabatan pimpinan tinggi:3.264 orang
• Jabatan fungsional: 95.803 orang

Dilansir dari Kompas.com, Sabtu (11/6/2022), setidaknya ada 11.000 rumah yang akan dibangun oleh pengembang lokal dan 2.000 unit lainnya oleh pengembang asing.

Totalnya mencapai 13.000 unit.

Akan tetapi, Dhony enggan menyebutkan siapa pengembang lokal maupun asing yang tertarik membangun rumah ASN/TNI/Polri di IKN karena masih dalam tahap Letter of Intent (LOI).

Diketahui, Otorita IKN akan memindahkan sekitar 15.000-60.000 ASN/TNI/Polri ke di DKI Jakarta ke IKN pada periode 2022-2024.

Padahal, jika dilihat secara keseluruhan, ASN/TNI/Polri di Jakarta mencakup 190.000 orang.

Menurutnya, Otorita IKN tidak mengejar volume untuk memindahkan IKN, melainkan kualitas berupa kepuasan yang dirasakan oleh ASN/TNI/Polri tersebut.

(Kompas.com / Retia Kartika Dewi / Sari Hardiyanto)