Breaking News:

Bukan Baret Merah, Ini 4 Penjabat Kepala Daerah yang Bakal Dilantik Gubernur Murad

Akhirnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merilis empat nama Caretaker yang bakal dilantik Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Ist
Menteri Dalam Neger, Tito Karnavian. 

Laporan Wartawan Tribun Ambon.com, Ridwan Tuasamu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Akhirnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merilis empat nama Caretaker yang bakal dilantik Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Berdasarkan SK Mendagri nomor : 131.81-1165 Tahun 2022, Bodewin Wattimena akan menduduki kursi Wali Kota Ambon hingga 2024 mendatang.

Sementara itu, Djalaludin Salampessy yang saat ini menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah Maluku dipercaya mengisi Penjabat Bupati Buru sesuai SK nomor 131.81-1212 Tahun 2022.

Sedangkan Kepala Badan Intelejen Negara Sulawesi Tengah, Andi Chandra As’Aduddin, dipercayakan sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat.

"Daniel E. Indey akan mengisi posisi Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar sesuai SK Mendagri nomor 131.81-1211," kata Karnavian, Sabtu (21/5/2022).

Baca juga: AWAS, Pencuri Ban Motor Berkeliaran di Kota Masohi

Dalam SK Mendagri tersebut dijelaskan, penjabat Bupati dan Wali Kota melaksanakan tugas paling lambat satu tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dengan tugas.

Mereka akan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penjabat sementara juga punya kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat untuk Rancangan Peraturan Daerah (Perda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), terlebih dahulu meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri

Pada point kedua butir C juga ditegaskan, tugas penjabat kepala daerah untuk melakukan pembahasan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perkada, dan menandatangani Perda serta Perkada inisiasi baru.

Kecuali untuk pembahasan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perkada penjabaran APBD sampai dengan proses penandatanganan;

Selain itu, juga melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai, membatalkan perijinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan atau mengeluarkan perijinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.

"Tugas penjabat kepala daerah membuat kebijakan pemekaran daerah, serta membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Mendagri," ujarnya

Dalam SK tersebut juga tertulis penjabat kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur Maluku selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved