Konsultasi Publik 1 RTRW, PUPR Maluku Bahas Proyek LIN, ANP dan Bendungan Waeapo

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Dedy Azis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Proyek Strategis negara yang rencananya akan dibangun di Maluku, membuat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Konsultasi Publik terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2022-2042.

Menurut Kepala bidang Tata Ruang PUPR, Annie Liesye Labobar, RTRW Provinsi Maluku dengan Perda nomor 16 tahun 2013 direvisi karena terjadi perubahan struktur dan pola ruang yang terjadi di Maluku.

"RTRW Provinsi Maluku tahun 2013 direvisi karena terjadi perubahan struktur ruang dan pola ruang di Maluku," ujarnya saat diwawancarai TribunAmbon.com di Swiss-belhotel Ambon, Kamis (27/01/2022) sore.

Ia mengatakan, adapun beberapa proyek yang menjadi perhatian untuk Maluku beberapa tahun Kedepan yakni, Lumbung Ikan Nasional , Ambon New Port, dan proyek bendungan Waeapo.

"Salah satu hal misalnya, proyek strategis negara, Lumbung Ikan Nasional, Ambon New Port, dan Proyek bendungan Waeapo, sesuai dengan Permenkoe nomor 7 tahun 2021," ucapnya.

Ia melanjutkan, revisi RTRW dinilai perlu untuk menerima masukan dari 13 Kabupaten dan Kota yang ada di Maluku.

Baca juga: DPRD Komitmen Tahun Ini Bakal Tuntaskan Persoalan Raja di Ambon

Baca juga: Serukan Pesan Damai, Tokoh Agama Maluku: Jaga Persaudaraan

"Hari ini konsultasi publik 1, kami selenggarakan untuk menerima masukan dari seluruh Provinsi Maluku, OPD terkait hingga DPD RI yang diwakili Ibu Ana Latuconsina," kata dia.

Labobar menjelaskan, nantinya usulan dan data yang diberikan oleh masing-masing perwakilan akan dianalisis sesuai tahapan yang telah ditentukan.

"Tujuannya adalah, semua data yang telah kami ambil, akan dianalisis sesuai tahapan tahapannya, berdasarkan Permen nomor 11 tahun 2021, kita menganalisis kemudian dipaparkan kembali untuk semua OPD terkait yang ada di Maluku," tandasnya.

Diketahui, kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadli Le.

Dalam sambutannya, Sadli Le mengatakan, revisi di wilayah Maluku menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di bumi raja-raja ini.

"Wilayah Provinsi Maluku ini perlu segera direvisi dalam pemantapan ruang
sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat di dorong melalui
pemantapan ruang, kita berharap tata ruang wilayah provinsi maluku menjadi payung besar bagi semua pihak
baik pemerintah, masyarakat dan swasta untuk terus menggelorakan pembangunan di provinsi ini," ujarnya.

Ia optimis, dengan dijalinnya kerjasama dari berbagai pihak bersama pemerintah daerah, strategi penataan ruang di Maluku dapat berdampak baik bagi masyarakat banyak.

"Saya yakin dengan kolaborasi berbagai pihak besama pemerintah daerah, kementrian, dan lembaga-lembaga
di Provinsi maluku , pemerintah kab. kota se Maluku , serta parta stakeholder lainnya dalam bermanfaat bagi masyarakat banyak," tandasnya.(*)