PDI-P Panas Ahok Dilaporkan ke KPK, Curiga Agenda 2024

Adapun dalam pelaporan PNPK juga menyebut salah satu kasus yang diduga melibatkan Ahok adalah kasus lahan di Cengkareng Barat.

Selain kasus lahan RS Sumber Waras dan lahan Cengkareng, beberapa kasus yang disangkakan PNPK melibatkan Ahok yakni kasus lahan Taman BMW, kasus dana CSR, hingga reklamasi Teluk Jakarta.

Selain Ahok, ada sejumlah nama lain yang dilaporkan PNPK ke KPK. Beberapa nama itu juga kerap disebut sebagai calon potensial Pilpres 2024.

Misalnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dilaporkan terkait dugaan kasus korupsi e-KTP.

Kemudian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dilaporkan untuk kasus formula E, hingga Menteri BUMN Erick Thohir yang dilaporkan terkait test polymerase chain reaction (PCR) Covid-19.

Agenda politik 2024?

Menanggapi hal ini, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai, sulit untuk mengetahui motif di balik pelaporan ini.

Namun, menurut dia, motif pelaporan antara satu figur dengan yang lain berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan.

"Pada prinsipnya kita tidak pernah tahu apa motif laporannya. Tapi yang jelas dengan pelaporan ini, seakan-akan orang-orang yang saat ini dinilai sosok yang bagus, kredibilitasnya sedikit banyak dicoreng secara tidak langsung kredibilitas mereka ini," kata Adi kepada Kompas.com, Minggu (9/1/2022).

Terkait pelaporan Ganjar misalnya, Adi menduga hal ini kuat kaitannya dengan Pilpres.

Sebab, nama Ganjar kerap menduduki peringkat teratas sebagai calon presiden potensial di Pilpres 2024 dalam sejumlah survei.

Kasus yang dituduhkan ke Ganjar berupa dugaan korupsi e-KTP pun merupakan perkara lama.

Sementara, nama Ahok tak banyak disebutkan sebagai kandidat potensial di Pilpres.

Sehingga, tak dapat dipastikan bahwa pelaporannya ke KPK berkaitan dengan motif politik 2024.

Adapun terkait nama Anies dan Erick, Adi juga tak yakin pelaporan itu terkait Pilpres 2024 lantaran kasus yang dituduhkan yakni Formula E dan tes PCR Covid-19 terjadi baru-baru ini.

"Apa pun motifnya, apa pun tendensinya, saya membaca ini bagian dari upaya untuk menelanjangi bahwa orang-orang itu orang yang dianggap punya masalah hukum," kata dia.

(Kompas.com / Fitria Chusna Farisa)