5 Kepala Daerah di Maluku Habis Masa Jabatan pada 2022, Ini Mereka

Tak hanya prestasi, pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian keduanya dan akhirnya dilaksanakan pembangunan yakni infrastruktur jalan di daerah pegunungan Taniwel – Buria, akan dikerjakan masuk hingga ke Lohia Sapalewa diteruskan ke Riring – Rumahsoal – Niniari Gunung.

Kemudian jalan lingkar kecamatan Waisala sudah dilakukan dari Waisala – Telaga Kambelu. Telaga Kambelu menghubungkan posisi Huamual Muka dan Huamual Belakang.

Selain itu, Kecamatan Inamosol telah dibuka jalan dari Kawatu sampai Rumberu – Rambatu hingga Manusa.

Sementara di Kecamatan Elpaputih, jalan dari Tala sampai Abio sekitar 17 Km pun telah dibangun.

3. Kabupaten Buru, Pasangan Ramli Umasugi dan Amustofa Besan

Kepala Daerah berikutnya yang akan mengakhiri masa kepemimpinan pada 22 Mei 2022 mendatang yaitu Bupati Buru, Ramli Umasugi beserta Wakil Bupatinya Amus Besan.

Keduanya bersama memimpin Kabupaten Bupolo itu sejak tahun 2017. Sepak terjang keduanya didunia Politik Maluku pun tak perlu diragukan lagi.

Ramli Umasugi bahkan telah menjabat sebagai Bupati Buru selama dua periode sejak tahun 2012 hingga 2017 dengan Juhana Soedrajat sebagai wakilnya.

Bahkan sebelum memimpin Kabupaten yang baru mekar tahun 1999 ini, Umasugi pernah menjabat sebagai Wakil Bupati pada tahun 2007 hingga 2012 mendamping Husnie Hentihu.

Besan mantan Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Almarhum Yasin Payapo itu pun disinyalir akan maju pada Pilkada 2024 sebagai calon Gubernur Maluku.

Sementara itu, Wakilnya yakni Amustofa Besan merupakan mantan Abdi Negara yaitu Polisi sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten yang terkenal akan tambang emas di Gunung Botaknya itu.

Amustofa Besan jadi salah satu kandidat kuat yag akan mencalonkan diri maju sebagai Bupati Buru pada Pilkada 2024.

Diketahui, dalam masa kepemimpinan Umasugi – Besan sejumlah prestasi juga diperoleh Kabupaten Buru bahkan dari Presiden RI, Joko Widodo.

Pada tahun 2021 lalu, Kabupaten Buru mendapat kategori terbaik nomor 1 di Provinsi Maluku dan menempati urutan ke 37 pada tingkat nasional.

Keberhasilan itu tertuang dalam surat keputusan [SK] Kementrian Investasi/Badan Kordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Nomor 139 tahun 2021 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kerja Percepatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Pelayanan Percepatan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.