Angkatan Murad Ismail di Magelang Jadi Ketua PPAD dapat Dukungan Jenderal TNI Dudung
Doni Monardo menagaskan PPAD tak akan terlibat politik praktis. Dia terapka strategi kolaboratif; Pentahelix; Pemerintah,swasta,akademisi,warga& media
TRIBUN-AMBON.COM, JAKARTA – Panglima ke-25 Komando Daerah (Kodam) XVI/Pattimura (2015-2017) Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr (HC) Doni Monardo (58 tahun) secara aklamasi, Jumat (17/12/2021) dikukuhkan setelah terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD) periode 2021 – 2026.
Mantan Danjen Kopasus ini juga mendapat dukungan dari KASAD Jenderal TNI Dudung.
Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 9 Januari 2019 – 25 Mei 2021) ini menggantikan seniornya Letjen TNI Kiki Syahnakri (74 tahun) dalam Musyawarah Nasional (Munas) IV PPAD, 14 – 15 Desember 2021 lalu.
Munas diselenggarakan di kantor pusat PPAD, Jl. Matraman Raya 114, Jakarta Timur, dipimpin Mayjen TNI (Purn) Haposan Silalahi (Ketua DPD PPAD Sumatera Utara).
Doni Munardo menjabat Pangdam XVI Pattimura mulai 25 Juli 2015 – 27 Oktober 2017.
Dia menggantikan Mayjen TNI Wiyarto lalu digantikan yuniornya Mayjen TNI Suko Pranoto. Sebelum menjabat Pangdam XVI Pattimura, Doni menjabat Danpaspampres era Presiden SBY (15 Juni 2012 – 5 September 2014) dan Danjen Kopassus (5 September 2014 – 25 Juli 2015).
Doni menjabat Pangdam dan bermarkas di Ambon mulai Jumat (7/8/2015).
Kala jadi Pangdam, Gubernur Maluku Murad Ismail saat itu masih menjabat sebagai Kapolda Maluku, dengan pangkat Brigjen Pol Murad Ismail.
Keduanya sama-sama lulusan Akmil dan Akpol angkatan 1985 di Magelang.
PPAD sendiri adalah paguyuban para purnawirawan TNI AD.
Saat pidato, Doni memprogramkan jika selama ini, titik perhatian PPAD ke sektor pertahanan dan keamanan, ke depan harus dititikberatkan ke sektor kesejahteraan.
Dalam rilis yang diterima TribunAmbon.com, di tangan Doni Monardo, PPAD tidak akan terlibat politik praktis.
“Politik adalah hak individu. Sebagai organisasi, PPAD adalah non partisan. Jangan sampai organisasi pecah dan tidak kompak hanya karena politik. Politik PPAD adalah politik kesejahteraan. Politik prosperity,” tegasnya.
Lulusan Akmil 1985 itu bertekad membawa PPAD ke arah kesejahteraan: Kesejahteraan prajurit pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
“Intinya, tetap menjaga kekompakan untuk berkarya bagi bangsa dan negara,” tegasnya.
Demi tercapainya misi tadi, Doni Monardo akan memakai strategi kolaboratif yang sering ia sebut sebagai kolaborasi Pentahelix.
Sebuah program yang didukung kerjasama banyak unsur: Pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media.
PPAD yang tersebar di 31 provinsi akan didorong untuk menggali keunggulan daerah masing-masing. “Jika diperlukan, kita kerjasamakan juga dengan lembaga perbankan,” kata Doni antusias.
Bukan hanya itu. Ketua Umum PPAD yang baru, Doni Monardo bahkan sudah merancang program pelatihan bagi para prajurit sebelum purnatugas.
Tujuannya, agar ketika memasuki pensiun bisa membantu meningkatkan ekonomi di daerah. “Arahnya kepada entrepreneurship. Prajurit entrepreneur,” ujar Doni menegaskan. (*
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/ambon/foto/bank/originals/doni_monardo.jpg)