Breaking News:

Video Viral

Selebgram Ambon dipulangkan, Direktur LBH PMM Nilai Langkah Ditreskrimsus Tidak Tepat

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pemuda Muhammadiyah Maluku (PMM), Abdul Gafur Rettob menilai tindakan Ditreskrimsus Polda Maluku

Editor: Fandi Wattimena
Sumber; Gafur Rettob
Gafur Rettob, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pemuda Muhammadiyah Maluku (PMM) 

AMBON, TRIBUNAMBON.COM –Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pemuda Muhammadiyah Maluku (PMM), Abdul Gafur Rettob menilai tindakan Ditreskrimsus Polda Maluku memulangkan pasangan pembuat konten pornografi di media sosial tidak tepat.

Pasalnya tindakan VWS dan kekasihnya JP mengandung unsur pidana.

Seperti temuan pemyidik Ditreskrimsus saat pemeriksaan kedua muda mudi itu.

Menurutnya, mereka melanggar Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Baca juga: Risma Tegaskan ASN Tidak Boleh Terima Bansos

Baca juga: Harry Far Far Minta Pertamina Pastikan Ketersediaan Stok BBM Jelang Nataru

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"

Selain itu perbuatan tersebut juga diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyatakan bahwa;

"Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun"

Dijelaskan, keduanya sudah kategori dewasa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut.

"Kedua pelaku yang melakukan, dan merekam secara live perbuatan asusila tersebut dianggap sudah dewasa untuk diminta pertanggungjawaban pidana," ujar Rettob.

Diberitakan sebelumnya, VWS dan JP, dipulangkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku.

Polisi mempertimbangkan restorative justice dalam penanganan kasus video porno yang viral sejak, Senin (15/11/2021) itu.

Restorative Justice sendiri merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan pelaku dengan korban dan masyarakat untuk mencari solusi dan kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Meski tengah dipulangkan, penyidik masih terus mendalami kasus tersebut, baru akan diputuskan kemudian penggunaan restorative justice ataukah akan diproses hukum. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved