Breaking News:

Pemerintah Integrasikan DTKS untuk Penyaluran Bansos demi Mendukung Pemulihan Ekonomi

Pemerintah menyalurkan sejumlah bantuan sosial selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pemprov DKI Jakarta
Pemerintah menyalurkan sejumlah bantuan sosial selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Selain itu, pemerintah menyalurkan bansos beras untuk 28,8 juta KPM. Beras yang diberikan sebanyak 10 Kg.

Rinciannya 10 juta KPM penerima Bansos reguler PKH. Lalu 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM Program Sembako non PKH.

"Jadi untuk bansos beras ini memang adalah kualitas medium. Pak Menko PMK konsen sekali sama kualitasnya. Beliau berkali-kali bilang kalau kita memberikan bansos beras, kita harus ikut atau harus bisa merasakan berasnya. Yang kita berikan ke teman-teman KPM adalah beras yang juga kita makan sehari-hari," ungkap Choesni.

Selain itu, ada pula program bantuan sembako untuk 5,9 juta KPM yang berasal dari usulan pemerintah daerah. Choesni menjelaskan alokasinya selama bulan dan rencananya diterimakan mulai bulan September 2021.

Pemerintah juga memberikan subsidi listrik kepada masyarakat. Bantuan itu Berupa diskon tarif 50 persen untuk pelanggan 450 Va. Lalu diskon tarif 25 persen untuk pelanggan 900 Va.

Baca juga: 350 Warga Latuhalat Ambon Terima Vaksinasi Covid-19, Mugopal; Bapak Ibu Sehat, Pasti Bahagia

Tubagus Achmad Choesni mengatakan pemerintah berupaya mengintegrasikan pendataan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Choesni mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar DTKS diperbaiki untuk membantu agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

"Akar permasalahannya itu sebetulnya di DTKS ya. Jadi begini Pak Presiden menginginkan semua bansos itu harus ada di teman-teman di data terpadu Kesejahteraan Sosial itu dikelola oleh teman-teman dari Kemensos," ujar Choesni dalam "Dialog Produktif Rabu Utama: Perkembangan Terbaru Bantuan Sosial" yang disiarkan channel Youtube FMB9ID_IKP, Selasa (31/8/2021).

Dirinya mengungkapkan saat ini banyak masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 tidak mendapatkan bansos karena tidak tercatat di DTKS.

Sehingga, pemerintah mencari formulasi agar masyarakat tetap mendapatkan bansos.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved