Maluku Tenggara Raih TPID Award, Inflasi Maluku Tahun 2021 Terkendali

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Ridwan Tuasamu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Maluku Tenggara (Malra) berhasil meraih Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik tahun 2020 sekaligus membuat inflasi terkendali.

Prestasi yang diraih Maluku Tenggara ini diumumkan saat Rekornas Pengendalian Inflasi tahun 2021 yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo secara virtual, Rabu (25/8/2021).

Menurut Gubernur Maluku, Murad Ismail, Kabupaten Malra dinilai mampu mengendalikan inflasi sepanjang tahun 2020 lalu.

"Hari ini Kabupaten Malra meraih TPID Award 2020, karena dinilai berhasil mengendalikan inflasi sepanjang tahun 2020," kata Murad

Lanjutnya, prestasi yang diraih oleh Kabupaten Malra dapat diikuti oleh Kabupaten/Kota lainnya di Maluku.

Dia menyampaikan capaian inflasi Provinsi Maluku pada semester pertama tahun 2021 tercatat sangat terkendali.

"Semester pertama 2021, inflasi kita sangat terkendali yaitu sebesar 1,22 persen year on year, lebih rendah dibandingkan nasional yang tercatat 1,33 persen year on year," jelasnya.

Baca juga: Dishub Ambon Dukung Penghapusan BBM Premium, Sapulette; Ada Penyesuain Tarif Angkot

Baca juga: Demo Tolak Penghapusan BBM Premium, Macet Tak Terhindarkan di Depan Gedung DPRD Kota Ambon

Sedangkan, pada bulan Juli 2021, inflasi Maluku tercatat sebesar 1,31 persen year on year dan nasional sebesar 1,52 persen year on year.

Dengan begitu, masih sangat terkendali dibandingkan sasaran inflasi Maluku 2021 yaitu 3,0 persen atau sekitar 1 persen year on year.

Mantan Dankor Brimob Polri itu mengakui, pandemi Covid-19 telah menimbulkan tekanan berat terhadap perekonomian nasional, maupun perekonomian daerah, baik dari sisi penawaran, maupun permintaan.

Sehingga pengendalian inflasi perlu diarahkan untuk mencari titik keseimbangan,sekaligus upaya memberikan stimulus kepada produsen agar tetap berproduksi.

Untuk mencapai itu, maka dibutuhkan koordinasi, komunilasi dan kolaborasi dari berbagai sektor untuk mengendalikan inflasi, baik pemerintah, perbankan, maupun swasta. (*)