9 Tahun Warga Pelauw di Pengungsian, Tualepe; Tidak Ada Perhatian Pemerintah Maluku Tengah

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Fandi Wattimena

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Sembilan tahun hidup dalam pengungsian, ratusan warga Pelauw, Maluku Tengah jauh dari perhatian pemerintah, baik Kabupaten maupun Provinsi Maluku.

Hal itu diungkapkan Ketua Angkatan Muda Hatuhaha Waelapia (AMHW) Pelauw, Erdy Rizal Tualepe kepada TribunAmbon.com, Sabtu (21/8/2021) pagi.

"Sembilan tahun sudah berada di pengungsian tanpa perhatian pemerintah daerah Kabupaten," katanya.

Baca juga: 16 Tahun Dipimpin 8 Penjabat, Negeri Assilulu Akhirnya Memiliki Raja

Baca juga: Liga III Regional Maluku Kembali Ditunda, Lestaluhu; Menunggu Kick Off Liga I

Terdata sebanyak 70 kepala keluarga yang saat ini mengungsi di Negeri (Desa) Rohomoni.

Ratusan pengungsian lainnya di Kawasan Air Besar, Kota Ambon.

Lanjutnya, pengungsi hingga kini masih bertahan dalam berbagai keterbatasan.

Kondisi pandemi Covid-19 memperparah kehidupan ekonomi warga yang sebagian besar bergantung dari hasil laut dan hutan.

Tumbuh kembang anak-anak tentu juga menjadi masalah yang tidak bisa dikesampingkan.

"Kondisi ekonomi semakin sulit ditengah pandemi," ujarnya.

Dengan kondisi itu, Erdy menyesalkan sikap pemerintah daerah yang dinilai tidak memperhatikan nasib warga dalam pengungsian.

Menurutnya sembilan tahun bukan waktu yang singkat, dimana warga bertahan dalam kekurangan tanpa kehadiran pemerintah.

Padahal berbagai upaya telah dilakukan untuk menyuarakan kondisi warga namun tidak juga ada tindak lanjut.

Baik menyikapi kondisi pengungsi hingga upaya untuk rekonsiliasi.

"Kami telah melakukan pertemuan formal dengan pihak-pihak terkait, Raja Pelauw, Bupati Maluku Tengah dan DPRD Maluku tengah, namun hingga kini belum ada upaya atau langkah konkrit dari pemerintah terkait nasib seribu jiwa lebih masyarakat pengungsi,” tukas Erdy.

Dia pun berharap di usia ke-76 tahun Republik Indonesia dan juga Provinsi Maluku ini, pemerintah membuka mata dan segera menjawab berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat pengungsi Pelauw. (*)