Breaking News:

Maluku Terkini

DPRD Maluku Bakal Bantu Risman Soulissa Dapat Keadilan Hukum

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku berupaya membantu aktivis mahasiswa Risman Soulissa untuk mendapat keadilan hukum.

Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com/Mesya
MALUKU: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Alimudin Kolatlena saat diwawancarai, Rabu (2/6/2021) sore. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku berupaya membantu aktivis mahasiswa Risman Soulissa untuk mendapat keadilan hukum.

Anggota Komisi I Alimudin Kolatlena membenarkan hal itu.

"Tadi kan rapat dengan Badko HMI Maluku dan Maluku Utara dan juga LBH Muhammadiyah yang mendampingi kasus Risman Soulissa. Dengan ini dari DPRD akan mencoba untuk mendapatkan satu keadilan hukum bagi Risman Soulissa," kata Alimudin kepada TribunAmbon.com, Rabu (4/8/2021) sore.

Menurutnya, kasus Risman Soulissa sudah terlanjur dilimpahkan ke Kejaksaan.

Sehingga DPRD Maluku tidak bisa lagi mengundang pihak kepolisian, karena tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sementara berjalan.

Hanya saja, DPRD akan membantu untuk koordinasi dengan instansi terkait agar aktivis mahasiswa itu diberi keadilan hukum.

"Sedianya kita juga ingin rapat bersama dengan pihak kepolisian, hanya saja perkembangan terakhir itu kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. LBH yang mendampingi juga sudah berproses ke pengadilan negeri tadi, jadi nomor registrasinya itu sudah ada dan hari senin itu sudah sidang. Karena kasusnya sudah sampai disitu kita tidak lagi mengundang pihak kepolisian. Ini cuma soal bagaimana membangun koordinasi saja dengan pihak terkait soal kasus ini agar dia mendapat keadilan," ungkapnya.

Dari kronologi kasus ini, lanjutnya, mulai dari masalah penangkapan itu tidak sesuai prosedural.

Selain itu, penetapannya sebagai tersangka yang juga dianggap terlalu cepat.

"Penangkapannya seolah-olah dia melakukan tindakan premanisme atau bahkan teroris yang melakukan pelanggaran hukum berat padahal kan dia cuma melanggar UU ITE. Teman-temannya menganggap bahwa ini salah satu cara dari pihak kepolisian untuk membungkam semangat mahasiswa dan aktivis dalam rangka menyuarakan kebebasan berpendapat di depan umum," tuturnya.
"Polisi harus netral dan bersikap independensi," tandas Alimudin.

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved