Breaking News:

PPKM Darurat

Fraksi Gerindra Minta Pemerintah Beri Bantuan agar Masyarakat Taat PPKM

Sebab, ia menilai, banyak masyarakat yang terdampak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hariannya akibat PPKM Darurat.

Editor: Adjeng Hatalea
(KOMPAS.com/Haryantipuspasari)
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020). 

Partai Gerindra, kata Muzani, mendukung kebijakan pemerintah jika hendak memperpanjang PPKM Darurat.

Sebab, Gerindra menilai kebijakan itu merupakan salah satu solusi atas masalah lonjakan kasus Covid-19.

"Sejak awal Gerindra berkomitmen penuh untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini. Gerindra juga sangat terbuka dan siap untuk membantu kerja-kerja pemerintah dengan segala macam agenda penanggulangan Covid-19 ke depan," kata Muzani.

Ia menambahkan, Partai Gerindra juga mengajak masyarakat bahu membahu dengan menaati aturan yang telah ditetapkan pemerintah selama PPKM Darurat.

Sebab, ia mengingatkan bahwa pandemi merupakan musibah yang tentu tidak diinginkan semua pihak.

"Maka kita perlu bersatu bersama-sama pemerintah memerangi Covid-19," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bahwa pemerintah akan memperpanjang PPKM Darurat.

Namun, pada konferensi pers Sabtu (17/7/2021), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah belum mengumumkan terkait rencana perpanjangan PPKM Darurat.

Luhut mengatakan, pelaksanaan perpanjangan PPKM Darurat akan diumumkan dalam dua hingga tiga hari ke depan.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk segera mencairkan berbagai program bantuan sosial (bansos).

Hal itu menyusul diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali selama 3-20 Juli 2021.

"Tadi instruksi Bapak Presiden agar untuk dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini, terutama untuk PKH, dimajukan triwulan ke-3 ini bisa dibayarkan di bulan Juli, sehingga bisa membantu masyarakat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (5/7/2021).

(Kompas.com / Nicholas Ryan Aditya / Krisiandi)

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved