Breaking News:

Nasional

Ucapan Risma Ancam Pindahkan ASN ke Papua Dinilai Kurang Bijak

Hal tersebut diungkapkannya untuk merespons pernyataan Risma yang mengancam ASN Balai Wyata Guna dipindahkan ke Papua karena tak responsif bekerja.

Editor: Adjeng Hatalea
ISTIMEWA
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori Yusuf. 

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM - Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf menilai, pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang mengancam memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Wyata Guna, Kota Bandung, Jawa Barat ke Papua kurang bijak dilakukan.

"Saya kira itu kurang bijak dalam merespons ASN yang dipandang kurang responsif," kata Bukhori kepada Kompas.com, Rabu (14/7/2021).

Hal tersebut diungkapkannya untuk merespons pernyataan Risma yang mengancam ASN Balai Wyata Guna dipindahkan ke Papua karena tak responsif bekerja.

Menurut sebagian pihak, ucapan memindahkan ke Papua tersebut dinilai publik bahwa Mensos menganggap Papua sebagai tempat pembuangan.

Bukhori menilai, di sisi lain, pernyataan Risma juga berpotensi mematahkan semangat kerja para ASN lainnya. "Ungkapan itu justru akan mematikan semangat kerja keras ASN," tutur dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga tak sepakat dengan pernyataan Risma terkait ancaman pemindahan dinas ke Papua terhadap ASN yang dinilai tak responsif bekerja.

Baca juga: 6 dari 10 Ranjang ICU RSUP Leimena Ambon Diisi Pasien Covid-19

Menurut dia, seharusnya Risma dapat memilih kalimat atau bahasa yang lebih baik agar tidak menyinggung sejumlah pihak, baik masyarakat Papua maupun ASN.

"Ada bahasa lain yang lebih baik dengan tidak mengurangi maksud baik," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Mensos Risma kembali menumpahkan amarahnya saat melihat pegawai Balai Wyata Guna dinilai tak responsif dalam bekerja, Selasa (13/7/2021).

Risma melihat, pegawai balai terrsebut masih berada di dalam kantor dan tidak membantu dapur umum. Adapun dapur umum ini digunakan untuk memasak telur yang akan dibagikan ke warga dan petugas selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved