Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Kasus Korupsi Taman Kota Kepulauan Tanimbar – Maluku, Kejati Panggil Kepala Dinas Jumat Ini

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepulauan Tanimbar,  Adrianus Sihasale akan diperiksa Kejaksaan Tinggi Maluku, Jumat (1/6/2021).

TribunAmbon.com/ Tanita Pattiasina
Konferensi Pers penahanan tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Taman Kota dan Pelataran Parkir Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku di Aula Kejati Maluku, Senin (28/6/2021) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com,Tanita Pattiasin

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepulauan Tanimbar,  Adrianus Sihasale akan diperiksa Kejaksaan Tinggi Maluku, Jumat (1/6/2021).

Kajati Maluku, Rorogo Zega mengaku kepala dinas yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu belum ditahan.

Rorogo menuturkan, penyidik telah melakukan pemanggilan terhadapnya, namun tidak hadir.

Selain kepala dinas, Hartanto Hutomo selaku Kontraktor Pelaksana PT. Inti Artha Nusantara juga tidak hadir saat dipanggil kejaksaan.

"Karena dua tersangka lain belum memenuhi panggilan maka kami akan membuat surat panggilan kedua terhadap mereka," kata Rorogo saat konferensi pers di Aula Kejati Maluku, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Kejar Target Vaksinasi, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua Minta Percepat Distribusi Vaksin Covid-19

Baca juga: Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Resmi Dibuka Hari Ini,Berapa Kuota Formasi CPNS di Maluku?

“Mereka telah diproses sebagai tersangka dan akan kita panggil lagi pada hari jumat,” lanjutnya.

Dia berharap akan bersikap kooperatif dalam proses hukum yang sedang berjalan.

"Kita harap keduanya hadir dalam pemeriksaan nanti," ujar Rorogo.

Sedangkan, dua tersangka lainnya hadir dan telah ditahan.

Mereka yakni, Frans Yulianus Pelamonia dan Wilelma Fenanlambir.

“Pada hari ini kita panggil empat tersangka tersebut untuk diperiksa dengan kapasitas sebagai tersangka dan telah hadir dua orang langsung ditahan,” ucap Rorogo.

“Karena sudah hadir dan ditetapkan sebagai tersangka, kita akan melakukan penahanan selama dua puluh hari kedepan di Rutan dan Lapas perempuan Kota Ambon,” tambah Rorogo.

Sebelumnya, kasus ini mulai dilakukan penyelidikan pada tahun 2018 lalu dan berlanjut pada tahap penyidikan pada November 2019.

Penyelidikan pun dimulai atas laporan masyarakat.

Proyek yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) itu bernilai Rp.4.512.718.000 dan bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD KKT.

Diketahui, pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) sehingga hasilnya tidak berkualitas.

Meski demikian, anggaran tetap dicairkan 100 persen oleh Dinas (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) KKT. (*)

Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved