Breaking News:

Ambon Hari Ini

Raja Tawiri - Maluku Ditetapkan Tersangka Korupsi Pembebasan Lahan Dermaga Lantamal, Ini Modusnya

Kejaksaan Tinggi (KEjati) Maluku juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni, mantan Raja Negeri Tawiri berinisial JsT dan Saniri Negeri

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Tanita Pattiasina
Kepala Kejati Maluku, Rorogo Zega saat di wawancarai wartawan di Aula Kejati Maluku, Senin (28/6/2021) malam. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com,Tanita Pattiasina

AMBON,TRIBUNAMBON.COM – Raja Negeri (Desa) Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, berinisial JNT telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Dermaga Lantamal IX Ambon, Jumat (25/6/2021) lalu.

Tak hanya Raja, Kejaksaan Tinggi (KEjati) Maluku juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni, mantan Raja Negeri Tawiri berinisial JsT dan Saniri Negeri berinisial JrT serta seorang perempuan berinisial JRS.

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rorogo Zega menyebutkan, Raja Negeri Tawiri telah menggunakan uang hasil pembebasan lahan untuk kepentingan pribadi dan beberapa orang lainnya yang tidak berhak atas dana tersebut.

“Kenyataannya setelah masuk ke Raja Negeri Tawiri lalu digunakan untuk kepentingan pribadi dan juga memperkaya orang lain yang tidak berhak menerima uang tersebut,” kata Rorogo kepada wartawan di Aula Kejati Maluku, Senin (28/6/2021) malam.

Rorogo menjelaskan, kasus ini berawal saat Pemerintah Provinsi Maluku membangun Jembatan Merah Putih sehingga kapal-kapal milik TNI Angkatan laut tidak bisa melewatinya.

TNI AL lantas meminta pemindahaan dermaga TNI AL dan oleh Negara melalui Balai Jalan kemudian membebaskan lahan di kawasan Negeri Tawiri.

Baca juga: Fakta Baru, Mahasiswi Korban Penganiayaan oleh Oknum Dosen Unpatti Dikeroyok Lebih dari 3 Orang

Baca juga: Mahasiswa di Buru-Maluku Aksi Bakar Masker, Pendemo; Tidak Ada Covid di Namlea

“Tawiri ini awal mulanya karena ada Jembatan merah putih sehingga kapal-kapal angkatan laut tidak bisa lewat jadi angkatan laut meminta penggantian lahan dan oleh Negara lewat balai jalan membebaskan lahan di tawiri untuk Lantamal,” tambahnya.

Lanjutnya, lahan tersebut merupakan asset Negeri Tawiri dan uang hasil pembebasan lahan seharusnya masuk kedalam rekening negeri dan dikelola untuk masyarakat.

“Kemudian lahan itu sebenarnya lahan Negeri Tawiri, jadi asset negeri yang harusnya uangnya menjadi pendapatan asli negeri. Jadi yang yang didapatkan dari pembebasan lahan harusnya menjadi pendapatan negeri tawiri, masuk ke rekening negeri tawiri,” jelasnya.

Rorogo menjelaskan, uang tersebut dikirimkan ke rekening tersangka JNT dan malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tiga tersangka lainnya.

“Setelah masuk ke rekeningnya lalu dia membuat surat-surat seolah itu miliknya dan keluarganya dan dua orang lainnya yang merupakan kerabat Raja. Dia mengatasnamakan dua orang itu dan terjadi pembayaran, juga Jrs menerima uang yang dibayar oleh raja negeri ke mereka,” jelasnya.

Akibat perbuatan para tersangka, sesuai dengan perhitungan Inspektorat Provinsi Maluku, Negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 3.823.582.250. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved