BEM UI sebut Jokowi The King of Lip Service, Istana: Tak Anti Kritik asal Bisa Dipertanggungjawabkan
Kritik BEM UI yang menobatkan Jokowi sebagai King Of The Lip Service tersebut mendapat tanggapan dari Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.
lihat foto
TRIBUNAMBON.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menjadi perbincangan karena mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kritik BEM UI yang menobatkan Jokowi sebagai King Of The Lip Service tersebut mendapat tanggapan dari Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.
Fadjroel Rachman mengatakan bahwa aktivitas BEM UI itu merupakan tanggungjawab institusi Universitas Indonesia.
"Segala aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia termasuk BEM UI menjadi tanggungjawab pimpinan Universitas Indonesia," kata Fadjroel kepada Tribunnews.com, Minggu (27/6/2021).
Sementara itu Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan kritikan yang dilontarkan BEM UI tersebut merupakan ekspresi mahasiswa.
Baca juga: Lagi, Keluarga Ambil Paksa Jenazah Covid-19, Kali ini di RSUP dr Johannes Leimena Ambon
Hanya saja ia menegaskan ekspresi tersebut harus disertai dengan data dan fakta.
"Itu ekspresi dari adik-adik mahasiwa dan tentu ekspresi harus mengandung data dan fakta yang harus direspons dengan data dan fakta juga" katanya saat dihubungi Tribunnews.com.
Pemerintah menurut Donny tidak anti kritik.
Bila kritikan yang disampaikan tersebut disertai data dan fakta, maka dapat didiskusikan dengan pemerintah.
"Karena itu apabila ada data data kita berdiskusi. Tetapi bahwa saya harus tegaskan pemerintah tidak anti kritik, asal kritik bisa dipertanggungjawabkan pasti akan direspon," katanya.
Dalam cuitannya di twitter, BEM UI mencontohkan pernyataan Jokowi soal tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK dan rindu didemo, yang pada kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan yang diucapkan.
Terkait TWK tersebut Donny mengatakan bahwa presiden Jokowi sudah mengeluarkan pendapat dan opini.
Namun kata dia, keputusan ada di KPK karena lembaga antirasuah tersebut merupakan lembaga independen.
"Presiden kan sudah berpendapat dan beropini yang tentu saja KPK ini kan independen body sehingga akhir semua ini berpulang pada keputusan kolektif. Tapi presiden sudah berpendapat," tuturnya.
Sementara itu, terkait kritikan bahwa demonstran banyak yang ditangkap apabila melakukan aksi unjukrasa, menurut Donny, hal tersebut tidak bisa digeneralisir.
