Global
Blok Anti-Netanyahu Dijegal Parlemen, Gejolak Politik Israel Berlanjut
Ketegangan politik di Israel diperkirakan akan terus berlanjut hingga minggu depan, setelah Ketua Parlemen Israel menolak menjadwalkan pemungutan suar
YERUSALEM, TRIBUNAMBON.COM - Ketegangan politik di Israel diperkirakan akan terus berlanjut hingga minggu depan, setelah Ketua Parlemen Israel menolak menjadwalkan pemungutan suara untuk koalisi oposisi.
Proses itu diperlukan untuk membuka jalan menggulingkan perdana menteri veteran Benjamin Netanyahu yang telah berkuasa selama 12 tahun berturut-turut.
Politisi bertukar tuduhan yang mendiskreditkan proses politik, setelah Netanyahu menuduh musuh-musuhnya melakukan "penipuan pemilu terbesar" dalam sejarah demokrasi Israel.
Berbicara setelah dinas keamanan mengeluarkan peringatan langka terhadap hasutan online, Yair Lapid dari kelompok tengah, menyerukan bahwa "kekerasan dan hasutan terhadap anggota Knesset" adalah "bertentangan dengan inti dari proses demokrasi".
Arsitek aliansi delapan partai yang rapuh itu menambahkan, bahwa "beberapa hari terakhir membuktikan betapa kita membutuhkan perubahan". Tapi Lapid, yang juga adalah mantan presenter televisi, bersumpah bahwa "pemerintah ini akan dibentuk".
"Tidak pernah ada sesuatu yang 100 persen dalam politik Israel, tetapi pemerintah ini memiliki peluang terbaik untuk mewujudkannya," kata Lapid kepada wartawan. Anggota koalisi "perubahan" mengharapkan pemungutan suara pada Rabu (9/6/2021).
Namun, ketika memperkenalkan pemerintahan baru yang potensial kepada Knesset, juru bicara Yariv Levin, seorang anggota partai Likud yang dekat dengan Netanyahu, hanya mengatakan bahwa sesi mosi tidak percaya akan diadakan pada 14 Juni.
Hamas pada Senin (7/6/2021) mengancam eskalasi baru atas rencana pawai sayap kanan Israel melalui daerah-daerah titik nyala Yerusalem timur yang dicaplok pada Kamis (11.99).
Namun penyelenggara kemudian mengatakan mereka telah membatalkan acara tersebut setelah polisi menolak untuk menyetujui rute tersebut.
Jika legislatif Israel, Knesset, menyetujui koalisi baru, itu bisa berarti akhir dari kekuasaan pemimpin veteran yang kerap dijuluki Bibi itu telah benar-benar mendominasi politik Israel.
Saingan sayap kanannya Naftali Bennett, muncul sebagai peminpin dalam aliansi ideologis yang terpecah, dan mendesak Netanyahu untuk "melepaskan" jabatannya.
Netanyahu (71 tahun), menghadapi tuduhan korupsi yang dapat mengakibatkan hukuman penjara.
Dia telah beretorika untuk menghancurkan koalisi yang baru lahir. Dalam pidato yang penuh semangat kepada para pendukung partai sayap kanan Likud pada Minggu (6/6/2021), dia mengecam "mesin kekerasan" yang bersekutu melawannya dan mendesak mereka untuk memprotes "pemerintah sayap kiri yang berbahaya" yang sedang dibuat.
Bennett kemudian memperingatkannya: "Jangan tinggalkan kehancuran di belakangmu."
Wacana kekerasan
Blok anti-Netanyahu mencakup tiga partai sayap kanan, dua sayap tengah dan dua sayap kiri, bersama dengan sebuah partai konservatif Arab. Bennett direncanakan akan menjabat sebagai perdana menteri Israel selama dua tahun ke depan di bawah kesepakatan koalisi "perubahan."
Kemudian Lapid akan mengambil alih setelahnya. Netanyahu telah mencoba untuk menggagalkan koalisi dengan menonjolkan pembelot sayap kanan, yang tidak nyaman bekerja dengan anggota parlemen sayap kiri dan Arab.
Kewaspadaan meningkat akan demonstrasi kemarahan oleh pendukung Netanyahu, termasuk protes di luar rumah beberapa anggota parlemen Yamina yang menuduh mereka "pengkhianat."
Keamanan telah ditingkatkan untuk beberapa anggota parlemen. Kepala badan keamanan internal Shin Bet Israel, Nadav Argaman, pada akhir pekan mengeluarkan peringatan publik yang langka terhadap "eskalasi parah dalam diskursus kekerasan dan hasutan" secara online.
Seorang juru bicara Shin Bet mengatakan kepada AFP bahwa pesan itu dimaksudkan untuk meredam "suasana umum."
Tetapi politisi anti-Netanyahu mentafsirkannya sebagai peringatan kepada perdana menteri.
Netanyahu menepis peringatan itu, dengan mengatakan "ada garis yang sangat tipis antara kritik politik dan menghasut kekerasan." Tetapi dia mengutuk hasutan dalam bentuk apa pun.
(Kompas.com / Bernadette Aderi Puspaningrum)