Breaking News:

Kasus Tindak Pidana Korupsi

Tak Hanya Ferry Tanaya, Eksepsi Penasihat Hukum Abdul Gafur Juga Ditolak Majelis Hakim

Majelis hakim memutuskan penolakan atas eksepsi Penasihat hukum terdakwa Abdul Gafur Laitupa.

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com/Tanita
MALUKU: Sidang kasus tipikor PLTMG Namlea terdakwa Abdul Gafur Laitupa di Pengadilan Negeri Ambon, Jumat (21/5/2021) pagi. 

Laporan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Berada dalam perkara yang sama kasus tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Namlea dengan terdakwa Ferry Tanaya, eksepsi terdakwa Abdul Gafur Laitupa juga ditolak Majelis Hakim.

"Majelis hakim memutuskan mengadili menyatakan menolak eksepsi Penasihat hukum terdakwa Abdul Gafur Laitupa. Menyatakan persidangan hukum perkara terdakwa dilanjutkan dan menangguhkan biaya Perkara sampai persidangan berakhir," kata Tarigan saat sidang virtual di Pengadilan Negeri Ambon, Jumat (21/5/2021) pagi.

Hakim menyatakan sidang pidana tipikor PLTMG Namlea ini akan dilanjutkan.

Sebelum memutuskan putuasan sela itu, hakim telah menimbang eksepsi penasihat hukum dan jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU), Eko Nugroho.

Majelis hakim menimbang eksepsi penasihat hukum sudah memasuki ranah pemutihan pokok perkara, serta sidang perkara perdata berbeda dengan perkara pidana.

“Eksepsi Penasihat hukum sudah memasuki ranah pemutihan pokok perkara, menimbang penyelasaian perkara pidana dan perdata berbeda karena dalam perkara pidana yang dicari kebenaran materiil sedangkan perkara perdata yang dicari formiil,” jelas Majelis Hakim.

Sebelumnya, penasihat hukum terdakwa Abdul Gafur Laitupa, Roza Tursina Nukuhehe menyebutkan AGL seharusnya diproses secara administrasi dan bukan pidana.

Pasalnya, penerbitan peta lokasi yang menjadi barang bukti Jaksa Penuntut Umum (JPU), Achmad Attamimi dalam dakwaannya merupakan kesalahan administrasi.

“Bahwa dalam penerbitan peta lokasi, terdapat kesalahan administrasi dari terdakwa, dikarenakan ingin mempercepat pekerjaan, terdakwa melakukan copy frame Peta Lokasi Bidang Tanah milik Sdr. Abdul Rasyid Tuanany Nomor Induk Bidang (NIB) 02208, untuk selanjutnya dibuat Peta Lokasi Bidang Tanah milik Fery Tanaya,” ungkap Nukuhehe dalam sidang beragenda eksepsi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, Selasa (11/5/2021).

Dia menyebutkan, terdakwa lupa menghapus NIP milik Tuanany sehingga dalam peta lokasi atas nama terdakwa Fery Tanaya (berkas terpisah) tersebut tercantum NIB 02208 yang adalah NIB dari Abdul Rasyid Tuanany.

Usai mendengar putusan sela Majelis Hakim, JPU dan Penasihat Hukum setuju untuk melanjutkan sidang.
Sidang kemudian ditunda oleh Majelis Hakim hingga 4 Juni 2021 dengan agenda keterangan saksi.

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved