Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Kasus Timbunan Fiktif RSUD Namrole Naik Tahap Penyidikan, Ternyata Begini Modus Korupsinya

Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru, resmi menaikan status kasus dugaan timbunan fiktif RSUD Namrole, Kabupaten Buru Selatan ke tahap penyidikan.

TribunAmbon.com/ Andi Papalia
Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru, Muhtadi saat rilis kasus Kantor Kejari Buru, Senin (29/3/2021) 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Andi Papalia

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru, resmi menaikan status kasus dugaan timbunan fiktif RSUD Namrole, Kabupaten Buru Selatan ke tahap penyidikan.

Kasus diduga merugikan negara hingga Rp 392 juta itu telah dinaikkan ke tahap penyidikan, 19 April 2021 lalu.

"Kasus timbunan fiktif sudah naik ke tahap penyidikan," ujar Kajari Buru, Muhtadi kepada TribunAmbon.com, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (30/4/2021).

Muhtadi menegaskan, pihaknya memiliki alasan kuat untuk menaikan status dugaan korupsi ke tahap penyidikan lantaran cukup bukti.

Dia menjelaskan, kasus ini bermula saat kontraktor mengalihkan timbunan penggalian selokan ke RSUD Namrole.

Namun, ada aktor yang mengajukan anggaran lagi untuk penimbunan tersebut.

Baca juga: Jaksa Sudah Kantongi Calon Tersangka Korupsi Timbunan Fiktif RSUD Namrole 

Baca juga: Kejari Buru Periksa Satu Saksi Kasus Timbunan Fiktif RSU Namrole

"Ada para aktor yang berperan dan berdalih seolah-olah ada hutang rumah sakit kepada kontraktor, sehingga dianggarkan dan dilakukan pencairan," ujar Muhtadi.

Muhtadi tidak menjelaskan siapa aktor yang dia maksud. Dia hanya memastika telah mengantongi calon tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi.

"Calon tersangka lebih dari satu orang," jelasnya.

Lanjutnya, kejaksaan serius mencari orang yang telah menimbulkan kerugian negara dalam perkara tersebut.

"Kita akan terus mencari tahu siapa orang yang mengajukan pencairan dan melakukan pencairan," tegasnya.

Dia menyebut, hingga saat ini kejaksaan telah memeriksa sembilan saksi.

"Mungkin minggu depan kita tuntaskan untuk pemeriksaan saksi," ujarnya.

Lanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  agar dilakukan perhitungan kerugian negara secepatnya. (*)

Penulis: Andi Papalia
Editor: Salama Picalouhata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved