Breaking News:

Larangan Mudik 2021

Pemkab Pulau Buru akan Bangun Posko Mudik untuk Menekan Penyebaran Covid-19

Pemkab Buru akan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat melalui penyekatan dan pembangunan posko arus mudik di sejumlah titik yang telah ditentukan

Penulis: Andi Papalia | Editor: Salama Picalouhata
Kontributor TribunAmbon.com/Adjeng
Pengendara yang terjaring dalam operasi Yustisi akan dikenakan sanksi sosial atau denda melalui mekanisme pengadilan. Hal ini disampaikan Wali Kota Ambon, Richard Louhanapessy saat melaksanakan operasi tersebut bersama petugas gabungan dari TNI-Polri di kawasan Tugu Trikora, Ambon, Selasa (15/09/2020). 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Andi Papalia

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM - Mudik lebaran membuat mobilitas masyarakat meningkat, baik untuk kegiatan keagamaan, kekeluargaan, silaturahmi dan pariwisata. 

Peningkatan itu akan berdampak negatif di masa pandemi seperti saat ini, karena akan berpotensi meningkatnya penyebaran Covid-19 di Kabupaten Buru.

Untuk mengantisipasi hal itu, Pemkab Buru akan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat melalui penyekatan dan pembangunan posko arus mudik di sejumlah titik yang telah ditentukan. 

"Kami akan mengatur posko-posko pengendalian, di beberapa lokasi pintu masuk Kabupaten Buru," ujar Kepala Dinas Perhubungan, Jamaludin Samak kepada TribunAmbon.com, saat diwawancarai, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Kepala Dishub Buru: Tidak Ada Larangan Mudik Bagi Warga Namlea

Baca juga: Kepala Dishub Buru: Tidak Ada Larangan Mudik Bagi Warga Namlea

Baca juga: Jelly Toisuta Sebut Penutup Jalan Rijali Bebankan Siswa Sekolah

Dia menambahkan, penyekatan dilakukan untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19.

Nantinya, mereka akan membangun posko pengendalian dipelabuhan penyebrangan, pelabuhan lokal, bandara hingga pintu masuik lainnya.

"Posko pengendalian yang akan dibangun bertujuan melakukan pemeriksaan ketat," katanya.

Pemeriksaan ketat yang dimaksud adalah memeriksa surat-surat kesehatan sesuai surat edaran Bupati.

"Apabila kedapatan ada yang melanggar prokes, dan tidak memiliki surat-surat akan diberikan sanksi," tegasnya.

Mereka akan kolaborasi dengan TNI/Polri, Satpol PP, Dishub, dan Stakeholder lainnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved