Maluku Terkini
Musrenbang RKPD 2022, Ini 8 Langkah strategis Pemerintah Provinsi Maluku
Pemerintah Provinsi Maluku tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) tahun 2022.
Penulis: Fandi Wattimena | Editor: Salama Picalouhata
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Fandi Wattimena
AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah Provinsi Maluku tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) tahun 2022 di salah satu hotel bintang empat di Jl. Benteng Kapaha No.88, Uritetu, Sirimau, Kota Ambon, Kamis (22/4/2021) pagi.
Rapat tahunan itu dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Kasrul Selang dan dihadiri oleh seluruh Wali Kota dan Bupati se provinsi kepulauan ini.
Selang dalam sambutannya menyatakan, pelaksanaan Musrenbang RKPD provinsi bertujuan untuk menyelaraskan program dan sasaran kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran.
Baca juga: Pemda Maluku Tengah Segera Bangun Posko Terpadu di Tambang Emas Tamilouw
Baca juga: Ada Larangan Mudik, Pelni Ambon Hentikan Sementara Penjualan Tiket ke Penumpang
Termasuk prioritas pembangunan nasional serta melakukan klarifikasi program dan kegiatan usulan kabupaten / kota.
“Saya harapkan agar perencanaan [ada tahun 2022 tetap konsisten mengacu pada RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024,” kata Selang dalam sambutannya, Kamis.
Berikut delapan poin langkah strategis yang dirumuskan pemerintah provinsi:
- Mendorong percepatan perteumbuhan infrastruktur Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dan Ambon New Port.
- Peningkatan investasi dan eksport komoditas perikanan dan pertanian.
- Mengusulkan pariwisata Banda sebagai proyek strategis nasional termasuk rehabilitasi istana mini yang telah direspon pemerintah pusat.
- Mengusulkan pembangunan infrastruktur dasar did aerah terdepan, terpencil dan tertinggal.
- Peningkatan mutu layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
- Mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga gas 500 MW untuk mendukung kawasan industry di Pulau Seram.
- Mendukung pengesahan RUU Kepulauan untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah.
- Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan public berbasis IT / Digital. (*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/ambon/foto/bank/originals/musrembang-provinsi.jpg)