Breaking News:

Jokowi Dinilai Paling Diuntungkan atas Kisruh Partai Demokrat, Citra SBY Luntur

M Qodari menilai pemenang sesungguhnya di drama Partai Demokrat adalah Presiden Jokowi, bukan SBY atau AHY.

Kompas.com/Mei Leandha Rosyanti
Ilustrasi - KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Hasilnya, peserta menunjuk secara aklamasi Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus, menyebut bahwa KLB yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Deliserdang, merupakan acara illegal. 

TRIBUNAMBON.COM - Kisruh di Partai Demokrat memasuki babak baru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai jadi pihak paling diuntungkan.

Sementara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono citranya kian memudar.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari.

Baca juga: Akui Dongkol pada Demokrat, Yasonna Laoly Sayangkan Adanya Tudingan Pemerintah Dukung KLB Moeldoko

Dirinya menilai pemenang sesungguhnya di drama Partai Demokrat adalah Presiden Jokowi, bukan SBY atau Agus Harimurti Yudhoyono.

“Karena dengan penolakan Kemenkumham tersebut, Jokowi telah lepas dari cap atau tudingan sebagai pemecah Partai Demokrat,” ujar Qodari dalam keterangannya, Selasa (6/4/2021).

Sementara citra SBY, kata Qodari, telah luntur pasca-drama Partai Demokrat. Sebab aneka masalah di PD telah terungkap khususnya tentang minimnya demokrasi di internal parpol berlogo segi tiga merah putih itu.

“Dulu pernah terbit biografi berjudul “SBY Sang Demokrat”. Buku ini luntur karena kan sekarang terungkap bahwa AD/ART-nya Partai Demokrat banyak masalah dan kurang demokratis,” ujar Qodari.

Baca juga: Pengesahan Partai Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak, AHY Didesak Minta Maaf ke Jokowi, Mengapa?

Qodari juga setuju dengan pendapat Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) seharusnya meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, menurutnya, kubu AHY sebelumnya telah membangun kesan bahwa istana berada di balik kudeta di Partai Demokrat.

Penolakan terhadap pendaftaran KLB di Kementerian Hukum dan HAM merupakan bukti dari analisis Qodari yang telah disampaikan sejak awal bahwa masalah yang ada di Demokrat berpusat pada masalah yang ada di dalam di internal partai Demokrat dan bukan intervensi dari luar apalagi istana.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved