Breaking News:

Maluku Terkini

Baru 3 Kabupaten/Kota Tersentuh Program Kotaku, DPRD Maluku Perjuangkan Agar Merata

Pasalnya, dari 11 kabupaten/kota yang tersebar di Maluku, hingga saat ini baru tiga kota yang menjalankan program tersebut.

TribunAmbon.com/Mesya
MALUKU: DPRD Maluku menyampaikan aspirasi ke Komisi V DPR RI terkait program Kotaku bisa menyentuh semua 11 Kabupaten/Kota yang ada di Maluku, Senin (22/3/2021). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku terus memperjuangkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) agar bisa mencakup semua 11 kabupaten/kota yang ada di Maluku.

Pasalnya, dari 11 kabupaten/kota yang tersebar di Maluku, hingga saat ini baru tiga kota yang menjalankan program tersebut.

Mengingat, anggaran program Kotaku di tahun 2021 ini sangat terbatas sehingga delapan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku belum tersentuh akan program Kotaku ini.

Menanggapi hal itu, DPRD Maluku kemudian melalukan rapat bersama Komisi V DPR RI untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait program Kotaku bersama Komisi V DPR RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) RI, Direktorat Jenderal serta anggota struktur lainnya di Kantor DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, pekan lalu.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanussa yang mengakui adanya keterbatasan anggaran sehingga program Kotaku sementara ini baru bisa terealisasi di tiga kota di Maluku.

“Dengan anggaran yang terbatas sehingga  untuk program Kotaku sendiri saat ini baru terealisasi di tiga Kabupaten/Kota yang ada di Maluku,” kata Hatta Hehanussa kepada wartawan di Balai Rakyat Karang Panjang Ambon, Senin (22/3/2021).

Ia menerangkan, tiga Kota yang telah terealisasi yakni Kota Ambon, Kota Tual dan Kota Masohi, sehingga hal ini juga patut diperjuangkan untuk delapan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Maluku.

Tidak disebutkan secara terperinci besar anggaran program tersebut.

Namun, dia melanjutkan, program Kotaku ini harus dilaksanakan di 11 Kabupaten/Kota yang ada di Maluku, sehingga untuk saat ini ada delapan Kabupaten/Kota yang belum tersentuh oleh Program Kotaku.

“Yang kita harapkan, di tahun 2022 ini menjadi salah satu prioritas dari komisi V DPR RI untuk memperhatikan program kotaku di tiga kabupaten ini dan juga diperjuangkan untuk kabupaten lainnya yang ada di Maluku,” tuturnya.

Ia menambahkan, dengan masih adanya delapan kabupaten/kota yang hingga saat ini belum tersentuh program Kotaku, sehingga DPRD Maluku juga mengharapkan para bupati dan pemerintahan agar segera menyampaikan usulan terkait tahap program Kotaku hingga adanya penetapan kawasan kumuh oleh pihak pemerintahan daerah setempat.

Untuk diketahui, program Kotaku merupakan upaya Dirjen Cipta Karya PUPR RI untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung 100 persen air minum layak, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.

Penulis: Mesya Marasabessy
Editor: Adjeng Hatalea
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved