Gejolak di Partai Demokrat

KLB Partai Demokrat Dinilai Berpotensi Merusak Demokrasi

Sejumlah organisasi masyarakat ( ormas) dan organisasi sayap (orsap) Partai Demokrat menyatakan dukungan terhadap ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono

Editor: Adjeng Hatalea
Kompas.com/Mei Leandha Rosyanti
Ilustrasi - KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Hasilnya, peserta menunjuk secara aklamasi Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus, menyebut bahwa KLB yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Deliserdang, merupakan acara illegal. 

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM - Sejumlah organisasi masyarakat ( ormas) dan organisasi sayap (orsap) Partai Demokrat menyatakan dukungan terhadap ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY).

Dukungan tersebut disampaikan melalui mimbar demokrasi yang digelar oleh Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI), Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) dan Bintang Muda Indonesia (BMI).

Hadir pula ormas Cendikiawan Muda Muslim Indonesia (CMMI) dan Macan Asia Jaya.

"Apa yang dilakukan Pak Moeldoko melalui KLB inkonstitusional, berpotensi memecah belah anak bangsa, merusak demokrasi dan ini harus kita lawan," kata Ketua DPP CMMI Anhar Tanjung, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/3/2021).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Macan Asia Jaya Couberthein Karamoy menyayangkan kongres luar biasa (KLB) oleh kubu kontra-AHY di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia menilai KLB merupakan kegiatan yang tidak bermartabat dan tidak sesuai kaidah demokrasi.

"Kami juga sangat khawatir iklim investasi menurun akibat kegaduhan yang dilakukan Moeldoko cs, karena itu kami meminta dengan sangat kepada Presiden untuk memecat KSP Moeldoko," tegasnya.

Hal senada disampaikan PDRI, IMDI dan BMI.

Tiga orsap Demokrat itu menolak anggapan dualisme kepemimpinan Partai Demokrat.

Mereka menekankan, hingga saat ini AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Pejabat sementara (Pjs) Ketua Umum DPP IMDI Anton Surato meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak kepengurusan hasil KLB.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KLB Partai Demokrat Dinilai Berpotensi Merusak Demokrasi".

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

Menyelamatkan Bayi Baru Lahir

 
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved