Breaking News:

Penanganan Covid

Agar Tak Jadi Lahan Bisnis, Vaksin Gotong Royong Perlu Diawasi

Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rahmad Handoyo, menyambut baik vaksin gotong toyong yang telah diberikan payung hukum oleh pemer

Tribun Ambon/www.covid-19.go.id
DAMPAK IMUNISASI - Ilustrasi dampak imunisasi yang dialami mereka yang disuntik vaksin. 

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM - Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rahmad Handoyo, menyambut baik vaksin gotong toyong yang telah diberikan payung hukum oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat serta dari berbagai elemen bagaimana vaksin mandiri untuk dilakukan sesuai masukan dan menghindarkan kecemburuan sosial.

"Tentu atas putusan ini saya kira bagus mengingat aspirasi dari semua elemen di akomodasi oleh pemerintah, tentu ini sangat baik," kata Rahmad melalui keterangannya, Sabtu (27/2/2021).

Rahmad mengatakan, tujuan dari vaksin gotong royong juga sebagai langkah pengusaha membantu pemerintah bergotong royong untuk mempercepat proses terbentuknya herd imunity.

Peran kalangan pengusaha yang membantu megurangi beban anggaran APBN untuk membeli vaksin pantas untuk dihargai.

Namun demikian, Rahmad meminta pengawasan ketat proses vaksinasi di lapangan.

Jangan sampai ada kebocoran atau dijadikan lahan bisinis oknum tertentu.

"Dalam pelaksanaan di lapangan perlu di awasi dengan baik, jangan sampai muncul kebocoran vaksin gotong royong diuangkan atau dibisniskan kepada individu-individu di luar yang tidak ada kaitannya dengan perusahan," pungkasnya.

Pemerintah resmi menerbitkan aturan terkait vaksinasi gotong royong.

Program tersebut merupakan program vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan dan dibiayai oleh perusahaan untuk karyawan, buruh, serta keluarganya.

Editor: Adjeng Hatalea
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved