Angka Stunting di Maluku Masih Tinggi, Ini Upaya Pemprov Maluku

Angka stunting di Maluku dianggap masih tinggi, pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya menurunkan presentasi stunting.

Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
(Foto : istimewa)
Pertemuan Koordinasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting dan Gizi Buruk di Aula Kantor Bupati Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Selasa (27/10/2020), dihadiri Gubernur Maluku Murad Ismail dan Duta Parenting, Widya Murad Ismail. 

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Insany

TRIBUNAMBON.COM - Angka stunting di Maluku dianggap masih tinggi, pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya menurunkan presentasi stunting

Setidaknya lima kabupaten / kota di Maluku dianggap memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi, diantaranya Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya dan Kepulauan Aru. 

Di Maluku Tenggara misalnya pada tahun 2018 angka prevalensi stunting tercatat 30,01 persen. Tahun 2019 turun menjadi 27,01 persen. Selanjutnya data per bulan Juni Tahun 2020, turun lagi menjadi 23,82 persen. 

Hal ini diungkap Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun dalam pertemuan Koordinasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting dan Gizi Buruk di Aula Kantor Bupati Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Selasa (27/10/2020). 

Menurut Hanubun,  hal ini sejalan dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara, yang dalam periode tersebut, juga mengalami penurunan yakni 23,27 persen di Tahun 2018 turun menjadi 22,75 persen di tahun 2019. 

Ini jelas menggambarkan korelasi antara tingkat kemiskinan dengan stunting di Kabupaten Maluku Tenggara.

"Meskipun Tren kedua indikator tersebut semakin menurun, namun angka prevalensi stunting sebesar 23,82 persen tentu masih cukup tinggi. Untuk itu, perhatian, dukungan dan kerja sama, guna menurunkan angka prevalensi tersebut masih diperlukan dan harus lebih ditingkatkan lagi, ‘’ujar Hanubun.

Karena itu berbagai program kini dilakukan pemerintah, "Program pencegahan stunting merupakan bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan anak. Terkait dengan itu, Pemprov Maluku telah membentuk Kabupaten/Kota Layak Anak. Dimana telah terbentuk di Kota Ambon, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara," kata Gubernur Maluku Murad Ismail saat menghadiri pertemuan ini. 

Gubernur manjelaskan, percepatan pencegahan stunting di Maluku telah diarahkan pada beberapa pilar yakni  komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi koordinasi dan konsultasi program pusat daerah dan desa serta Ketahanan Pangan dan Gizi.

Pilar-pilar ini, kata Murad,  telah dilaksanakan Pemprov Maluku yang didukung juga oleh komitmen dan kerja keras dari Duta Parenting Maluku, Widya Murad Ismail yang telah melakukan berbagai kunjungan kabupaten/kota. 

"Saya berharap dengan kehadiran Pemkab Maluku Tenggara sebagai Kabupaten Layak Anak dapat berdampak bagi upaya percepatan pencegahan Stunting di Maluku," kata Murad.

Sementara  itu Duta Parenting Maluku, Widya Murad Ismail yang sempat mengunjungi empat Desa Stunting yakni Ohoi Dian Darat, Mastur, Ohoi Uwat, Ohoi Mun Esoy. Ditambah dua desa yakni Ohoi Watsin dan Ohoi Lerehoilim. 

Kunjungan ini menurutnya  untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui Tim Penggerak PKK se-provinsi Maluku dalam melaksanakan intervensi Stunting melalui Posyandu untuk penguatan 1.000 hari pertama kehidupan anak. 

Menurut Widya, dari hasil kunjungannya bersama beberapa OPD Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tenggara, bisa dilihat kemajuan dan juga masalah yang masih menjadi tantangan dan yang juga akan diselesaikan bersama.

Halaman
12
Sumber: Tribun Ambon
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved