Terkendala Akses dan Transportasi, Beberapa Desa di Maluku Belum 100 Persen Terjamah Listrik

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Adjeng Hatalea

TRIBUNAMBON.COM – Beberapa desa di Maluku dan Maluku Utara belum 100 persen teraliri listrik.

Nampaknya target yang terus diupayakan PLN guna mendukung program pemerintah dalam mencapai Rasio Elektrifikasi Indonesia 100 persen itu terkendala akses dan transportasi.

Hal ini dikemukakan General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU), Romantika Dwi Juni Putra saat memberikan keterangan pers di kantor PLN UIW-MMU, Selasa (25/08/2020).

Dia mengatakan, Provinsi Maluku dan Maluku Utara adalah dua Provinsi yang memiliki banyak pulau atau disebut sebagai Provinsi Kepulauan.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihaknya untuk melistriki desa-desa yang belum berlistrik PLN.

“Tentu yang menjadi tantangan bagi kami saat ini adalah dari sisi akses dan transportasi. Itu yang paling utama. Di samping itu, masih adanya pulau-pulau yang belum memiliki dermaga atau Pelabuhan, ataupun akses jalan. Keseluruhan itu tentu berdampak di sisi mobilisasi material kelistrikannya,” Tutur Romantika.

Dia menyebutkan, banyaknya desa yang tersebar di pulau-pulau di kedua Provinsi ini hingga dibutuhkan langkah khusus dalam melistriki seluruh desa dan pulau tersebut.

“Sejauh ini untuk sistem kelistrikan yang isolated atau pulau-pulau kami memang banyak menggunakan PLTD. Ke depan, kami akan memanfaatkan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) antara lain pembangkit Hybrid” Ujarnya.

 Dia menerangkan, pembangkit Hybrid merupakan salah satu langkah PLN dalam mewujudkan penggunaan EBT dimana target bauran energi dalam penggunaan EBT sendiri di tahun 2025 yakni sebesar 23 persen.

Menurutnya, pelanggan akan menikmati pasokan listrik yang dimanfaatkan dari tenaga surya atau energi matahari (PLTS) untuk pola operasi di siang hari, sedangkan di malam hari suplaynya akan beralih menggunakan PLTD secara kontinyu.

Dia menambahkan, pembangkit Hybrid sendiri dapat menghemat penggunaan BBM untuk PLTD sehingga akan meningkatkan efisiensi dari Biaya Pokok Produksi sistem kelistrikan itu sendiri.

Selain itu, lanjut dia, kendala lain seperti kurang adanya dukungan dari masyarakat desa dalam hal ketersediaan lahan untuk membangun.

“Kontraktor banyak yang mengeluh ketika membangun di sebuah desa, misalnya mereka meminta agar desa bisa membantu dengan harga yang wajar. Selain itu juga untuk keamanan dan keselamatan, pohon-pohon perlu ditebang, namun warga keberatan untuk ditebang,” Jelasnya.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihaknya terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait.