Disebut Cengeng Oleh Gubernur Maluku Dalam Hadapi Covid-19, Wali Kota Ambon Buka Suara

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Helmy

TRIBUNAMBON.COM - Disebut cengeng oleh Gubernur Maluku Murad Ismail dalam menangani Covid-19, Wali Kota Ambon akhirnya buka suara.

Dalam keterangan persnya yang dilakukan di gedung Balai Kota Ambon Rabu, (17/6/20) Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy mengatakan sangat berterimaksih kepada Gubernur Maluku.

Lantaran kritikan yang diberikan sifatnya membangun dari Gubernur untuk pemerintah Kota Ambon.

Menurutnya publiklah yang melihat dari sudut pandang yang berbeda, dan jika dilihat dari sudut pandang yang positif maka hasil yang akan dikeluarkan positif, sebaliknya jika yang dilihat dari sudut pandang yang negatif maka akan mengasilkan sesuatu yang positif.

"Saya tetap sangat berterimakasih kepada Bapak Gubernur, saya yakin bukan maksudnya begitu , cuman saja jika saudara kalau lihat secara positif maka hasilnya akan positif, cuman yang saudara lihat ini negatif jadi hasilnya juga negatif" ungkapnya.

Dia menjelaskan jika penyampaian yang diberikan oleh Gubernur Maluku itu sebenarnya tidak bermaksud demikian, melainkan salah interpretasi dari media yang melakukan peliputan pada saat itu.

"Menurut saya Bapak Gubernur tidak bermaksud begitu, cuman mungkin salah interpretasi media" terangnya.

Bukan hanya Gubernur Maluku, Wali kota juga menjawab pernyataan Ketua Sinode GPM yang menilai Pemkot Ambon lemah dalam menangani COVID 19.

Menurutnya apa yang disampaikan ketua Sinode GPM Pdt. Dr. Ates Werinussa hanya karena tidak mengetahui kondisi pasti dilapangan.

Untuk itu dirinya berharap Ketua Sinode dapat mengikuti setiap perkembangan baik teknis maupun non-teknis yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon melalui tim gugus tugas percepatan penanganan covid 19 Kota Ambon dalam menghadapi pandemi ini.

Sehingga dirinya mengetahui bagaimana beratnya pihak Pemerintah Kota Ambon dalam menghadapi pandemi ini.

“Ketua sinode itu saya mau bilang begini, saya sudah berdoa Tuhan ampunilah beliau karena beliau nggak ngerti apa yang beliau ngomong. Kalau beliau ikut penjelasan seperti ini baru beliau lihat bagaimana beratnya para petugas kesehatan menghadapi hal ini,” terangnya.

Louhenapessy menjelaskan, masalah pandemi ini bukan saja masalah menaikan dan menurunkan angka positif corona di Kota Ambon, melainkan semakin banyak kasus positif yang terungkap maka akan semakin baik untuk Kota Ambon sendri.

"Ini bukan soal kasih naik kasih turun angka positif, semakin baik angka yang kita dapat maka akan semakin baik untum warga Kota Ambon sendiri" tegasnya.

Kalau memang tidak mau hasil ini dan mau turunkan hasilnya hanya tinggal diperintakan seluruh dokter dan staf kesehatan untuk tidak melayani pasien selama dua minggu, otomatis angka kasus akan turun drastis karena tidak ada pendataan lagi.

"kalu mau kasih turun, saya perintahkan seluru dokter dan staf untuk tidak bekerja selama dua minggu, otomatis angkanya akan turun tidak bertambah lagi" ungkapnya.

Sebelumnya Gubernur Maluku Murad Ismail kesal dengan berbagai kritikan yang disampaikan masyarakat di kepada kinerja gugus tugas Provinsi Maluku, tetapi yang harus dikritik itu Bupati dan Walikota.

“Kalian ada apa-apa jangan langsung serang kita punya gugus tugas bos. Gugus tugas kita adalah payung. Yang tangani di depan itu, walikota bupati, tetapi jangan terlalu cengeng juga tu walikota, semua-semua harus kita. Urus masyarakat juga kita, kita diserang. Serang itu walikota,” tegas Murad kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Senin (15/6/20).

Sementara itu Ketua Sinode GPM juga melayangkan kritikan keras kepada Walikota Ambon Pdt. Dr. Ates Werinussa tentang penanganan covid di Kota Ambon yang jumlah orang yang terpar terus meningkat.

Menurutnya semua tokoh agama sudah mengendalikan umat, sehingga rumah ibadah tidak lagi menjadi titik penyebaran. Sementara di arena publik, belum bisa dikendalikan oleh pemerintah.

“Walikota tak punya konsep yang jelas untuk mengendalikan lajunya Covid-19, bukan tukar menukar regulasi. Masyarakat butuh panduan,” jelasnya di Kantor Gubernur, Sabtu (13/6/20).

(*)