Kisruh BLT di Laimu Maluku Tengah, Bupati Pastikan Ada Audit dari BPK
Bupati Abua Tuasikal memastikan akan ada audit dari BPK akibat kisruh pembagian BLT yang dinilai tidak tepat sasaran
lihat foto
Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Fandy
TRIBUNAMBON.COM - Bupati Abua Tuasikal memastikan akan ada audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) akibat kisruh pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai tidak tepat sasaran.
Demikian diunngkapkan untuk menanggapi aksi penyegelan Kantor Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Maluku Tengah.
"Pertanggungjawaban itu, jadi pasti di audit, bisa oleh BPK," tegasnya kepada TribunAmbon.com, setelahpelantikan sejumlah kepala daerah, Sabtu (30/5/2020) sore di Baileo Soekarno.
• Pembagian BLT Tidak Tepat Sasaran, Warga Maluku Tengah Segel Kantor Desa
Diakuinya tidak ada sanksi langsung, karena tidak diatur dalam aturan upaya penanganan Covid-19 yang ditetapkan kementerian terkait.
Namun, pertanggungjawaban kepala pemerintahan desa wajib dilakukan.
Menurutnya, aturan tentang sasaran pembagian BLT sudah diatur termasuk mekanismenya.
Sehingga para kepala pemerintahan harus menjalankan sesuai aturan tersebut.
• Dua Warga Cekcok karena BLT, Satu Tewas, Keluarga Tak Mau Makamkan Jenazah sebelum Pelaku Ditangkap
"Relawan mendata dan kemudian dimusyawarahkan agar tepat sasaran," ujarnya.
"PNS, Saniri, Kaur, dan lainnya yang mampu tidak boleh dapat," imbuh dia.
Ia menambahkan, untuk persoalan di Laimu, pemerintah desa bisa meminta kembali BLT dari penerima yang tidak tepat sasaran.
"Baiknya dimediasi, trus dimintakan dari mereka yang sudah dapat dua kali untuk mengembalikan," katanya.
Dia pun berharap seluruh kepala pemerintahan negeri atau desa menjalankan tugas sesuai aturan.
Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan warga menyegel kantor desa Laimu, Rabu lalu (27/05/2020).
Hal itu dilakukan sebagai aksi protes buntut dari pembagian BLT yang dinilai tidak tepat sasaran. (*)
