Virus Corona

Dampak Pandemi COVID-19, Total Sebanyak 1.943.916 Orang Di-PHK dan Dirumahkan

Tayang: Senin, 20 April 2020 18:36 WIT

Editor: Fitriana Andriyani

Dampak Pandemi COVID-19, Total Sebanyak 1.943.916 Orang Di-PHK dan Dirumahkan

Surya/Ahmad Zaimul Haq

Warga antre di posko pendampingan pendaftaran program Kartu Prakerja yang disediakan Pemprov Jatim di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Para pekerja yang dirumahkan, pekerja yang terkena PHK, maupun para pencari kerja yang terkendala untuk mendaftar mandiri lewat gadget maupun perangkat mandiri, bisa mendapatkan pendampingan dengan mendatangi Posko Pendampingan yang disiapkan di 56 titik layanan di seluruh Jawa Timur.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNAMBON.COM, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan RI mencatat hingga 16 April 2020, total pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan akibat pandemi virus corona atau Covid-19 berjumlah 1.943.916 orang.

Dijelaskan dalam keterangan Kemenaker yang diterima Tribunnews.com, Senin (20/4/2020), jumlah tersebut didominasi pekerja di sektor formal.

Pekerja formal yang di PHK dan dirumahkan sebanyak 1.500.156 pekerja.

Sementara, jumlah pekerja dari sektor informal yang di PHK dan dirumahkan, sebanyak 443.760 pekerja.

• Warga Masih Bandel Tak Pakai Masker, Pemkot Ambon Lakukan Cara Ini untuk Cegah Covid-19

• Instruksi Menpan RB, ASN Maluku Kerja dari Rumah Diperpanjang hingga 13 Mei

"Data total pekerja sektor formal dan informal yang di-PHK dan dirumahkan per 16 April 2020 adalah 1.943.916," tulis keterangan tersebut.

Untuk jumlah perusahaan yang melakukan PHK dan merumahkan pekerjanya tercatat sebanyak 114.340 ribu perusahaan.

Terdiri dari 83.456 ribu dari perusahaan di sektor formal dan 30.794 perusahaan di sektor informal.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziah mengimbau kepada pengusaha agar menghindari PHK dan merumahkan karyawannya dalam situasi seperti ini.

Pertama, mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas (manajer dan direktur).

Kedua mengurangi shift kerja; membatasi tau menghapuskan kerja lembur; mengurangi jam kerja;mengurangi hari kerja; dan meliburkan atau merumahkan pekerja atau buruh secara bergilir untuk sementara waktu.

Menurut Ida semua alternatif tersebut, hendaknya didialogkan terlebih dahulu dengan serikat pekerja atau serikat buruh atau wakil pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan jika tak ada Serikat Pekerja atau Serikat Buruhnya.

"Prinsipnya, apa yang menjadi kesulitan pengusaha dibuka secara transparan dan apa yang menjadi harapan pekerja didengar oleh pengusaha," katanya.

Jokowi Ajak Pengusaha Berusaha Pertahankan Pekerjanya Di Tengah Pandemi Corona

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons kabar sejumlah pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Halaman selanjutnya

Halaman

1 2

Sumber: Tribunnews