Breaking News:

Yasonna Laoly Sebut Tuduhan Najwa Shihab Provokatif & Politis, Boy William: Sikat Mbak Nana!

Di tengah masa pandemi virus corona (covid-19) publik dihebohkan dengan adanya wacana pembebasan narapidana kasus korupsi.

Capture Youtube Najwa Shihab/Tangkap Layar TV One
Najwa Shihab dan Yasonna Laoly 

TRIBUNAMBON.COM - Di tengah masa pandemi virus corona (covid-19) publik dihebohkan dengan adanya wacana pembebasan narapidana kasus korupsi.

Wacana tersebut dilontarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Hal tersebut muncul seiring dengan adanya 30.000 napi lain dalam rangka pencegahan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Namun khusus napi koruptor dan narkotika, tidak bisa ikut dibebaskan lantaran pembebasannya diatur lewat PP Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Maka dari itu ada rencaba Yasonna untuk merevisi PP tersebut.

Yasonna menjelaskan soal wacana yang Ia gaungkan tersebut, di mana tidak semua napi koruptor akan dibebaskan, dan ada kriteria tersendiri.

Dilansir dari Kompas.com, kriteria tersebut yakni terkait usia napi yang lebih dari 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan.

"Sayangnya, banyak beredar kabar di publik dari pegiat antikorupsi seolah napi kasus korupsi yang umur 60 tahun ke atas pasti bebas," kata Yasonna dalam siaran pers, Sabtu (4/4/2020).

Yasonna menjelaskan, kriteria usia diambil atas pertimbangan kemanusiaan, karena daya imunitas tubuh yang berusia di atas 60 tahun sudah lemah.

Berdasarkan data Lapas Sukamiskin, Ditjen Pemasyarakatan mencatat ada 90 orang napi kasus korupsi yang berusia lanjut.

Setelah dikurangi dengan napi yang telah menjalani 2/3 masa pidananya per 31 Desember 2020 mendatang, jumlahnya tinggal 64 orang.

Dari 64 nama tersebut, klaim Yasonna, hanya ada nama pengacara OC Kaligis dan mantan Menteri ESDM Jero Wacik yang menjadi perhatian.

"Selebihnya, belum bisa dibebaskan karena memenuhi syarat 2/3 masa tahanan meskipun sudah berusia lebih 60 tahun," kata Yasonna.

Ditanggapi Najwa Shihab

Sontak pernyataan yang dilontarkan Yasonna pun menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Termasuk jurnalis Najwa Shihab, pihaknya pun sempat mendapatkan konfirmasi soal pembebasan koruptor tersebut dari Yasonna.

Komunikasi konfirmasi keduanya yang dilakukan lewat WhatsApp pun diunggah Najwa di akun instagram pribadinya.

Yasonna menyebut tanggapan Najwa soal pembebasan koruptor merupakan tuduhan tanpa dasar.

Bahkan Yassona menilai hal tersebut bersifat provokatif dan politis.

"Suudzon banget sih, belum ada kebijakan itu tunggu dong, seperti apa," ungkap Yasonna dalam keterangan yang diunggah Najwa.

Tampak dalam unggahan tersebut Yasonna menjelaskan soal kriteris rencana pembebasan koruptor, dan hal tersebut baru bersifat usulan.

Yasona juga mengatakan pemberitaan media juga dianggapnya gegabah, penuh imajinasi, dan provokasi.

Jumlah Korban Meninggal Lantaran Covid-19 di Indonesia Bertambah jadi 198 Orang, Sembuh 164

Stok Sembako di Ambon Aman di Tengah Pandemi Covid-19, Pemkot Batasi Pembelian

Menanggapi hal tersebut, Najwa berujar Menteri Yasonna agak berlebihan soal tanggapan media.

Karena menurutnya pemberitaan media berdasar dari rapat resmi Menkumham dengan Komisi 3 DPR pada 1 April 2020.

"Bahwa usulan revisi tersebut memunculkan beragam reaksi adalah hal wajar," ungkap Najwa.

Aadapun Najwa bertanya kapan usulan tersebut akan diajukan kepada presiden, hingga  skema asimilasinya apakah seperti tahanan yang lain.

"Lagi disimulasi. Saya rapat di Menkopolhukam dulu," jawab Yasonna.

"Wait and see (lihat, dan tunggu). Tapi jangan PROVOKASI dulu ya," balas Yasonna.

Yasonna meminta kepada Najwa agar percakapan mereka diunggah ke publik.

Menanggapi hal tersebut Najwa mengiyakan, sekaligus meminta Yasonna untuk hadir di acara Mata Najwa, Rabu (8/4/2020) nanti.

Yasonna pun mengiyakan tawaran Najwa, dan bersedia hadir di acara Mata Najwa.

Sontak unggahan Najwa yersebut pun mendapat banyak tanggapan dari warganet hingga publik figur.

Termasuk Anji, Ernest Prakasa, hingga Boy William.

"Sikat mba Nana!," tulis Boy William di kolom komentar.

Tanggapan Mahfud MD

mahfud
mahfud (TribunSolo.com/Adi Surya)

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak berencana memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus korupsi

Terlebih soal revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hal tersebut berdasar pada sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015 lalu yang telah menyatakan tidak akan merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012.

Menurut dia, keputusan Pemerintah memberikan pembebasan bersyarat bagi sekitar 30.000 narapidana yang dimulai pada pekan ini, tidak berlaku bagi napi kasus korupsi dan kejahatan berat lainnya.

"Jadi, tidak ada sampai hari ini, itu rencana memberi pembebasan bersyarat kepada napi koruptor, napi terorisme, dan napi bandar narkoba, tidak ada," tegas Mahfud, dilansir dari Kompas TV, Sabtu (4/4/2020).

(TribunAmbon.com/Garudea Prabawati) (Kompas.com/Ardito Ramadhan/Fadhilah)

Penulis: Garudea Prabawati
Editor: Fitriana Andriyani
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved