Prabowo Tak Masalah dengan Rencana Pemulangan WNI eks ISIS, Jokowi Menolak, Mahfud MD Sebut Virus

Menteri Agama, Fachrul Razi, mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berencana memulangkan 600 WNI eks ISIS ke Tanah Air.

Editor: Fitriana Andriyani
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Prabowo Subianto menteri pertahanan 

TRIBUNAMBON.COM - Menteri Agama, Fachrul Razi, mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berencana memulangkan 600 WNI eks ISIS ke Tanah Air. 

Diketahui rencana ini masih dalam tahap pembahasan dengan instansi terkait dan belum mencapi kesepakatan final.

Namun rumor ini pun sempat ramai menjadi perbincangan warganet Indonesia terutama di media sosial Twitter.

Tak hanya warganet, nasib WNI eks ISIS ini juga memancing ragam reaksi dari berbagai kalangan.

Ada yang pro namun tak sedikit yang kontra dengan rencana itu.

Berikut ragam reaksi dari sejumlah kalangan yang berhasil Tribunnews rangkum dari berbagai sumber.

Tak Bisa Pulang ke Indonesia, Anak WNI eks ISIS Maafkan Ayahnya: Semua Manusia Melakukan Kesalahan

Jokowi Tolak Pulangkan WNI eks ISIS, Al Chaidar Sebut Mereka Perlu Bersilaturahmi

Jokowi Tolak Pulangkan WNI eks ISIS, Pengamat: Mereka akan Menganggap Pemerintah yang Zalim

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto

Prabowo Subianto menteri pertahanan
Prabowo Subianto menteri pertahanan (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Dikutip dari Tribunnews.com, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku tidak mempermasalahkan adanya rencana kepulangan WNI eks ISIS.

"Ya nanti tentunya nanti ada lembaga-lembaya yang diberi wewenang," ujarnya.

"Saya kira itu tugas BIN, Kepolisian untuk teliti mereka," imbuhnya.

Prabowo menjelaskan BIN dan Polri harus benar-benar meneliti apakah orang tersebut hanya ikut-ikutan atau tingkat ‎keterlibatan dalam aksi kekerasan tidak terbukti atau malah terlalu tinggi.

"Untuk aksi kekerasan yang tidak terlalu tinggi mungkin bisa lebih cepat kembali ke masyarakat," kata Prabowo.

"Tapi kita ada protokol dulu, protokol keamanan," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2020).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2020). (Fransiskus Adhiyuda)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait rencana WNI eks ISIS yang akan dipulangkan ke Indonesia.

Kepala negara ini mengaku tidak setuju atau menolak kepulangan WNI eks ISIS ini.

Pendapat ini ia utarakan selaku seorang Presiden, bukan dari keputusan rapat terbatas.

Mengingat rapat terbatas terkait kepulangan WNI eks ISIS ini belum dilaksanakan.

"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum Ratas ya," ujarnya yang dikutip dari Tribunnews.com.

"Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Kendati demikian, Jokowi akan membahas secara lebih rinci terkait hal tersebut bersama para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Kementerian diminta menghitung secara detail, mengkalkulasi dan menghitung plus-minus jika WNI eks ISIS terebut benar kembali ke tanah air.

"Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses," kata Jokowi.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin

Ma'ruf Amin
Ma'ruf Amin (Reza Deni/Tribunnews.com)

Menanggapi soal rencana kepulangan WNI eks ISIS ke tanah air, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengibaratkan seperti evakuasi di Wuhan.

Kalaupun harus dipulangan, Ma'ruf Amin menyebut harus ada proses observasi seperti WNI dari Wuhan.

"Corona saja kan kita dilakukan observasi, diisolasi dulu, nah ini juga harus dipikirkan. Kalau menular, berbahaya juga," kata Ma'ruf Amin yang dikutip dari Tribunnews.com.

Pertimbangan selanjutnya, dikatakan Ma'ruf, yakni apakah akan ada dampak yang diberikan baik individu maupun kelompok eks ISIS dalam satu tataran masyarakat.

"Kita tidak ingin mereka yang sudah terjangkit, terpapar wabah radikalisme itu tentu kalau dikembalikan apakah akan melakukan penularan apa tidak," kata Ma'ruf.

Meski begitu, Wakil Presiden RI ini mengaku bahwa rencana itu masih dalam kajian dan pertimbangan.

"Jadi memang itu pembahasannya komprehensif dan belum ada kesimpulannya, kita tunggu saja," ujarnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD juga turut memberikan tanggapannya terkait rencana pemerintah memulangkan WNI eks ISIS.

Menurutnya pendapat pribadinya, Mahfud tidak setuju dengan rencana tersebut.

Ia menuturkan pemulangan WNI eks ISIS ini harus dipikirkan dengan berdasarkan pada manfaat dan mudaratnya.

Adapun mudaratnya menurut Mahfud yakni dapat menimbulkan virus baru yang menyebarkan paham radikalnya di Indonesia.

"Mulai dari mudaratnya kalau dipulangkan itu nanti bisa menjadi masalah di sini, bisa menjadi virus baru di sini," ujarnya yang dilansir dari Kompas tv, Kamis (6/2/2020).

"Karena jelas jelas dia pergi ke sana untuk menjadi teroris," kata Mahfud MD.

Menurutnya, jika harus dipulangkan ke Indonesia, mereka harus mengikuti deradikalisasi terlebih dahulu.

Sementara proses radikalisasi tersebut membutuhkan waktu.

"Kalau nanti habis deradikalisasi diterjunkan ke masyarakat nanti bisa kambuh lagi," ujarnya.

Kenapa? karena di tengah masyarakat nanti dia diisolasi, dijauhi. Kalau dijauhi nanti dia jadi teroris lagi kan," imbuhnya.

Namun Mahfud menyebut saat ini pemerintah sedang mencari formula yang tepat mulai dari aspek hukum dan konsultasi menyikapi para WNI eks ISIS ini.

Pengamat Terorisme, Al Chaidar Abdul Rahman Puteh

Pengamat Terorisme, Al Chaidar Abdul Rahman Puteh turut menyoroti terkait rencana pemulangan ratusan WNI eks ISIS oleh Pemerintah.

Bertolak belakang dengan Presiden Jokowi, Al Chaidar berpendapat agar para mereka dapat dipulangkan saja.

Hal ini dikarenakan para WNI eks ISIS ini dapat memberikan manfaat bagi Indonesia.

Yakni berupa program deradikalisasi untuk kelompok teroris di Indonesia.

"Memang sebaiknya sekitar 660 orang WNI (eks ISIS) dipulangkan saja ke Indonesia," ujar Al Chaidar yang dikutip dari Tribunnews.com.

"Karena kita membutuhkan mereka untuk program semacam deradikalisasi, untuk kelompok teroris lain yang banyak di Indonesia," imbuhnya.

Ia juga menuturkan jika Pemerintah menolak kepulangan tersebut, maka pemerintah akan dianggap dzalim kepada mereka.

Di sisi lain, Al Chaidar juga mengaku terkait adanya potensi bahaya yang dibawa para WNI eks ISIS ini.

Sehingga ia meminta agar ada proses screening terhadap mereka.

"Pasti ada (potensi bahaya), karena memang mereka sudah terpapar oleh radikalisme yang cukup mengkhawatirkan," kata Al Chaidar.

"Mereka itu perlu di-screening atau pun perlu dimasukkan ke dalam program pemerintah yang ada. Entah program Departemen Sosial maupun BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)," imbuhnya. (*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma/Fransiskus Adhiyuda/Reza Deni/Theresia Felisiani/Wahyu Gilang)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Pemulangan WNI Eks ISIS: Jokowi Menolak, Prabowo Tak Masalah hingga Mahfud MD Sebut Virus Baru.

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved