Ahok BTP, Djarot vs Gubernur Anies Baswedan, Polemik Lem Aibon dan APBD DKI Jakarta
Inilah penjelasan Ahok BTP, Djarot hingga Gubernur Anies Baswedan mengenai polemik lem Aibon dan APBD DKI Jakarta
lihat foto
TRIBUNAMBON.COM - Jumlah anggaran dalam APBD DKI Jakarta seperti yang diusulkan Dinas Pendiikan setempat menjadi topik hangat media massa.
Belakangan, polemik bahasan seperti harga pengadaan lem Aibon hingga sistem input digital anggaran DKI Jakarta mendapat tanggapan berbagai pihak.
Seperti halnya mantan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.
• Kali Ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Jubirnya Berbeda
Lantas bagaiman tanggapan keduanya dan pendapat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan?
Inilah rangkuan TribunAmbon.com mengenai polemik anggaran DKI Jakarta dirangkum dari berbagai sumber:
Kebodohan SDM
Dikutip dair Kompas.com, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat merespon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut bahwa kesalahan penginputan anggaran disebabkan karena kesalahan sistem elektronik APBD warisannya.
Djarot tak sependapat dengan pandangan Anies itu. Ia mengatakan, jika terjadi kesalahan penginputan, yang keliru bukan sistemnya melainkan SDM yang memasukan data.
"Yang bodoh itu bukan sistemnya, tapi kira-kira SDM-nya yang input," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
• Sikap NasDem Koalisi atau Oposisi? Surya Paloh Pernah Bicara Soal Negara Berubah
Oleh karena hal tersebut, Djarot mengatakan, yang seharusnya dievaluasi adalah yang menginput data anggaran.
Namun, sekalipun Pemprov DKI menilai ada kesalahan di sistem elektronik penganggaran, menurut Djarot, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus segera memperbaikinya.
Paling penting adalah penyusunan anggaran terbuka dan terjamin transparansinya. Baca juga: Bappeda DKI Diminta Hati-hati Unggah Dokumen ke Sistem Elektronik APBD 2020
"Artinya kalau itu semakin tertutup maka semakin gelap dan kontrolnya semakin sedikit dan kemudian ada penyusupan-penyusupan anggaran lagi nanti," ujar Djarot.
Djarot menambahkan, untuk menyikapi persoalan ini pun sebaiknya publik tidak gaduh.
Justru yang paling utama adalah bagaimana penyusunan anggaran ini dapat diperbaiki dengan benar.
